Akan Gelar Rapat Gabungan, Komisi III Minta Kasus Djoko Tjandra Diungkap Tuntas

Jajaran Komisi III DPR meminta agar pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk benar-benar membongkar tuntas hingga ke dalang utama dari kaburnya buronan Djoko Tjandra. Sebab sejumlah nama jenderal polisi disebut-sebut terkait dengan masalah itu, termasuk soal keberadaan surat jalan yang diberikan kepada Djoko.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menyatakan pihaknya mendesak Polri harus mengusut seluruh oknum yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra sampai ke mastermind alias dalang utamanya.

“Polri harus memastikan untuk mengusut seluruh oknum yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra sampai ke mastermind alias dalang utamanya,” kata Herman Herry, Kamis (16/7/2020).

Pihaknya akan terus mengawasi proses pengusutan permasalahan tersebut. Sebab kasus itu menyita perhatian publik yang sangat luas. Dalam konteks itu pula, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung kerja-kerja aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan pihaknya mengapresiasi sikap tegas yang dilakukan Kapolri Jenderal Idham Azis dengan mencopot Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatannya. Sebab nama terakhir disebut merupakan sosok yang mengeluarkan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Baginya, tindakan tegas itu merupakan preseden baik dan perlu jadi contoh lembaga yang profesional.

Walau demikian, Arsul juga meminta agar Polri melaksanakan proses pengusutan yang tuntas mengenai masalah tersebut. “Harus tuntas,” kata Arsul.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding menyatakan bahwa publik menunggu langkah negara dalam membongkar pihak-pihak yang melindungi dan memberikan akses kepada Djoko Tjandra yang bisa keluar masuk Indonesia padahal berstatus pelanggar hukum. Termasuk mengenai nama Djoko yang keluar dari daftar merah interpol. “Ini harus dibongkar,” kata Sudding.

Diapun mendesak agar tidak ada upaya menutup-nutupi permasalahan yang ada. Setiap oknum yang terlibat harus mendapatkan sanksi bila terbukti terlibat dalam kasus itu.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry menambahkan pihaknya berencana menggelar rapat gabungan bersama sejumlah mitra kerja penegak hukum untuk membahas kasus pelarian Djoko Tjandra. Saat ini pihaknya sedang menunggu izin dari pimpinan DPR. “Kami berharap bisa menggelar rapat gabungan itu minggu depan,” kata Herman Herry.

Berita terkait: