Waduh, 5 dari 10 Organisasi di Asia Tenggara Gunakan Perangkat Lunak Jadul

– Meskipun kerentanan tidak dapat dihindari dalam perangkat lunak apa pun, perbaikan dan pembaruan rutin dapat meminimalkan risiko eksploitasi.

Itulah sebabnya pengguna selalu disarankan untuk menginstal versi perangkat lunak terbaru sesegera mungkin setelah itu tersedia, walaupun pembaruan terkadang sulit atau memakan waktu bagi organisasi.

Studi terbaru dari Kaspersky , mengungkapkan lebih dari setengah (54 persen) organisasi di Asia Tenggara (SEA) masih memiliki tugas penting untuk hal ini

Laporan Kaspersky baru-baru ini, ‘How businesses can minimize the cost of a data breach’ menunjukkan bahwa 38 persen UMKM dan 48 persen dari perusahaan dari Asia Tenggara masih bekerja dengan sistem operasi yang belum ditambal (unpatched).

Baca Juga: Waspada, Ada Ancaman Peretas di Balik Aplikasi Clubhouse Android

Ilustrasi peretas (hacker). (Shutterstock/Benoit Daoust)
Ilustrasi peretas (hacker). (Shutterstock/Benoit Daoust)

Selain itu, 33 persen UMKM dan 43 persen perusahaan dari wilayah tersebut, merasa bersalah karena menggunakan perangkat lunak yang sudah ketinggalan zaman.

“Ini merupakan investasi yang dapat menghemat uang Anda untuk periode jangka panjang,” kata Yeo Siang Tiong , General Manager untuk Asia Tenggara di Kaspersky.

Faktanya, penelitian kami menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan sistem usang atau belum ditambal akan membayar 437 ribu dolar AS, lebih banyak apabila terjadi pelanggaran data.

Jumlah ini lebih tinggi 126 persen, dibandingkan dengan perkiraan biaya sebesar 354 ribu dolar AS untuk perusahaan yang tidak memiliki teknologi usang.

UMKM di Asia Tenggara juga dapat menghemat 9 persen dari biaya terjadinya serangan, jika mereka menggunakan perangkat lunak yang legal dan telah diperbarui, dengan total kerugian 94 ribu dolar AS dari pelanggaran data tunggal, terhadap organisasi kecil hingga menengah dengan sistem operasi yang sudah usang.

Baca Juga: Waduh! 3 dari 10 Pengguna Internet Indonesia Terinfeksi Malware

Selain dari biaya tambahan apabila terjadi pelanggaran data, hampir setengah (49 persen) dari UMKM dan perusahaan dari wilayah tersebut juga mengaku, mengalami serangan siber karena kerentanan yang belum ditambal dalam aplikasi perangkat lunak dan perangkat yang mereka gunakan. Ini merupakan sembilan persen lebih banyak dari rata-rata global yaitu 40 persen.

Berita terkait: