Tidak Hanya TNI, Radikalisme Harus Dilawan Seluruh Komponen Bangsa

Tentara Nasional Indonesia (TNI) nampak semakin gerah dengan tindak tanduk sekelompok massa yang terus mempolitisasi agama demi kepentingannya. TNI bahkan merasa perlu turun tangan, hingga mengambil tindakan menertibkan baliho imam besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab.

Sebelumnya, Panglima TNI secara langsung juga melakukan inspeksi mendadak ke tiga Markas Komando Pasukan Khusus TNI. Yaitu Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD di Cijantung Jaktim, Marinir TNI AL di Cilandak Jaksel dan Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

BACA JUGA

BNPT: Moderatisme Islam Ampuh Melawan Radikalisme

Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati, menilai bahwa Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) salah satu tugas utamanya memang menjaga keutuhan NKRI.

“Menurut saya hal itu (TNI turun tangan) tidak masalah, karena tugas Koopssus memang menjaga NKRI dari ancaman nyata,” kata wanita yang akrab disapa Nuning itu, di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Menurutnya, Koopssus TNI adalah komando utama operasional untuk pasukan khusus dan satuan khusus TNI dalam rangka kontijensi. Di banyak negara organisasi tempur tersebut lazim di bawah komando langsung seorang panglima yang siap digerakkan 24 jam ke seluruh pelosok negeri dengan mobilitas tinggi didukung logistik yang prima.

Menurutnya, radikalisme dan ekstremisme di Indonesia memang harus dilawan oleh semua komponen bangsa. Saat ini terorisme adalah musuh bersama (public enemy) yang memang menjadi target bersama TNI-Polri.

Terkait sidak yang dilakukan Panglima TNI, dijelaskan Nuning, seorang Panglima TNI melakukan sidak pasukan khusus sebenarnya biasa terjadi. Tetapi bila kondisi negara dalam sitkon genting tentu saja berarti Panglima TNI mengecek kesiapan Pasukan TNI dalam hadapi ancaman pertahanan negara apapun bentuknya.

“Apalagi saat ini seperti dikatakan oleh beberapa senior TNI bahwa beberapa anggota TNI terpapar radikalisme dan muncuh benih-benih intoleransi,” ucapnya.

Menurutnya, seorang Panglima TNI tentunya juga punya kewajiban untuk memimpin TNI hadapi ancaman negara. Terlebih dalam situasi Indonesia dalam hadapi Covid-19 sangat dibutuhkan solidaritas sosial sebagai cerminan Pancasila.

“Bangsa ini harus bersatu saling bahu membahu menghadapi pandemi ini, bukan malah ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya yang ingin memecah belah bangsa maupun mengganggu pemerintahan yang sah, baik itu dari kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu atau kelompok politik tertentu,” ujar Nuning.

BACA JUGA

BNPT: Pondok Pesantren Harus Dilibatkan Cegah Radikalisme dan Terorisme

Dirinya mengingatkan, bentuk gerakan anti Pancasila seperti halnya radikalisme dan ekstremisme di Indonesia memang harus dilawan oleh semua komponen bangsa.

Saat ini terorisme adalah musuh bersama ( public enemy ) yang memang menjadi target bersama TNI-Polri. Ancaman bagi Pancasila bisa dari dalam maupun luar negeri yaitu masuknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri, maraknya propaganda politik yang bertujuan melemahkan Pancasila baik melalui media sosial maupun media mainstream dari dalam dan luar negeri.

“Program deradikalisasi dan antiradikalisasi juga harus semakin digalakkan di tengah masyarakat. Termasuk deradikalisasi dunia maya, karena semakin banyaknya berita hoax dan hal berbau post truth, ” tutupnya.

BACA JUGA

Sumpah Pemuda Momentum Amalkan Nilai Kebangsaan Penangkal Radikalisme

Berita terkait: