Pakar: Permintaan Sidang Daring Djoko Tjandra Takkan Dikabulkan

Buronan kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra kembali tidak menghadiri sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui pengacaranya, Joko Tjandra meminta agar sidang dapat digelar secara daring melalui teleconference dengan alasan sakit.

Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan, menegaskan, permintaan Djoko Tjandra akan sulit untuk dikabulkan. Mengingat, dalam peraturan yang dikeluarkan MA, dengan jelas tidak akan memberikan pelayanan (daring) kepada seseorang yang melarikan diri dari hukum.

Jaksa Heran Hakim Tunda Sidang PK Djoko Tjandra Setelah 3 Kali Mangkir

Lebih jauh, dijelaskan Pohan, selama ini Indonesia sulit menangkap Djoko Tjandra melalui perjanjian ekstradisi karena sosoknya bisa jadi dianggap istimewa oleh negara-negara yang menampungnya.

“Ekstradisi seorang buronan sangat tergantung dari kesediaan negara yang bersangkutan. Djoko sepertinya dianggap sosok yang istimewa dan ada kepentingan ekonomi di sana,” ujarnya.

Baca juga:  Kejaksaan Agung Didorong Segera Tangkap Djoko Tjandra

Dijelaskan Pohan, adanya perjanjian ekstradisi tentunya juga belum menjadi jaminan mempermudah buronan negara. Penegak hukum Indonesia tidak bisa langsung menangkap karena dibatasi oleh keterbatasan hukum dan kewenangan antar negara.

“Tidak bisa aparat penegak hukum kita langsung bisa menangkap di negara lain, walaupun ada perjanjian ekstradisi,” kata Pohan.

Berita terkait: