Lurah Petamburan, Titik Awal

Kerja, tetap lebih baik daripada berpangku tangan. Sebuah pesan penutup dari pengarahan Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, dalam rapat virtual (zoom), Sabtu (21/11/2020) sore. Dalam rapat virtual itu hadir antara lain Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Juga unsur satgas di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat dan Banten, serta Kepala Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di Jakarta.

Pembahasan rapat koordinasi tersebut yakni fokus pada upaya tracing, tracking dan treatment atas sejumlah titik kerumunan. Diantaranya kerumunan Demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja, paska liburan panjang, penjemputan Rizieq Syihab di Bandara, kerumunan di Tebet, Megamendung dan Petamburan baru-baru ini.

BACA JUGA

Kerumunan di Megamendung, Polda Jabar Akan Panggil Rizieq

Lurah Petamburan menjadi salah satu titik awal kerumunan Rizieq Syihab. Seperti diketahui Lurah Petamburan menghadiri acara Maulid Nabi serta hadir di resepsi pernikahan putri Rizieq, Sabtu (14/11/2020).

Doni Monardo yang berbicara di sesi akhir rapat, yang selesai menjelang kumandang adzan maghrib. Sebelumnya, host rapat telah mengatur Kepala Dinas Kesehatan dan petugas yang berinteraksi langsung untuk memberikan laporan fakta fakta di lapangan.

Dalam kesempatan itu, para peserta menyampaikan data-data terkini terkait perkembangan terakhir Covid-19 di wilayah tugas masing-masing daerah, maupun secara khusus yang terjadi di klaster-klaster khusus, seperti disebut di atas.

Laporan peserta rapat menyebutkan, baik yang di Petamburan maupun di Megamendung, petugas kesehatan masih kesulitan untuk melakukan pelacakan. Mereka dihalang-halangi ketika hendak masuk melakukan tracing dan tracking . Diharap, Satgas Covid-19 Pusat, tidak saja memberi tambahan fasilitas swab tetapi juga dukungan agar bisa masuk ke kluster-kluster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat penularan.

Mengutip imbauan Doni Monardo saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta sehari sebelumnya. Bahwa ia mengimbau para kepala daerah, termasuk semua Gubernur agar mengantisipasi terjadinya kerumunan akibat kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan yang mungkin bakal digelar di daerahnya. “Cegah dan tangkal sejak dini, jangan sampai kegiatan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan terjadi,” kata Doni.

Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, Doni juga menyerukan agar bisa menjadi teladan penerapan protokol kesehatan. “ Covid-19 ini nyata, bukan rekayasa. Korban sudah ribuan, termasuk para tenaga medis. Kita sudah delapan bulan bekerja keras mengendalikan penyebarannya. Tolong jangan mengecewakan hasil kerja keras kami selama ini,” tandas Doni.

Dalam penegakan disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan, sekali lagi Doni menekankan “prinsip nondiskriminasi”. Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

“ Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu prinsip kami,” tegas Doni Monardo.

BACA JUGA

Senin, Gelar Perkara Polisi Terkait Kerumunan Massa Rizieq

Berita terkait: