Kasus Djoko Tjandra Picu Konflik Pimpinan DPR dan Komisi III

Kasus kaburnya Djoko Tjandra merembet kemana-mana, termasuk konflik internal di DPR. Terbaru, pimpinan DPR berkonflik dengan pimpinan Komisi III yang membidangi hukum.

DPR memang mengambil sejumlah langkah menyangkut kasus Djoko Tjandra, mulai pemanggilan Ditjen Imigrasi Kemkumham hingga menerima Indonesian Police Watch (IPW) untuk mencari kebenaran soal dalang kaburnya Djoko Tjandra.

IPW bahkan menyetor sejumlah dokumen yang bisa mengulik siapa yang berperan dibalik layar, khususnya terkait surat jalan untuk Djoko. Bahkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, beberapa hari lalu membuat pernyataan yang mengejutkan.

“Kan ada yang bilang surat dari Kejaksaan, ada yang bilang surat dari Kepolisian. Sakti sekali Djoko Tjandra bisa dapat surat jalan dari mana-mana. Jangan-jangan nanti ada surat jalan dari DPR juga,” kata Dasco.

Service Full Djoko Tjandra, Jenderal Prasetijo Dapat Apa?

Herman mengaku sudah mendapat informasi bahwa Ketua DPR Puan Maharani memberi izin dan menyetujui Komisi III untuk melaksanakan rapat itu. Termasuk mengizinkan surat itu agar dilanjutkan ke Wakil Ketua DPR yang mengkoordinasikan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam), yakni Azis Syamsudin. Sesuai mekanisme, Azis yang seharusnya meneken surat perizinan tersebut.

Pada titik itulah Herman mengatakan pihaknya kecewa. Karena Azis tak kunjung meneken surat perizinan yang seharusnya bisa dilakukan dengan mudah.

“Informasi terakhir dari sekretariat, surat tersebut tidak ditandatangai oleh Wakil Pimpinan DPR bidang Korpolkam disebabkan ada putusan Bamus (Badan Musyawarah) yang melarang rapat dengar pendapat (RDP) Pengawasan oleh Komisi pada masa reses. Sampai saat ini saya juga masih menunggu untuk melihat salinan putusan Bamus tersebut,” kata Herman.

Herman tak menyembunyikan kejengkelan tersebut dan memilih menyampaikannya ke publik. Sebab Komisi III DPR memiliki komitmen untuk mengawasi aparat penegak hukum dalam penuntasan kasus buronan Djoko Tjandra. Dia memastikan Komisi III tidak akan menunda-nunda pelaksanaan RDP tersebut.

“Sejak awal kami di Komisi III selalu berkomitmen mendukung kerja-kerja aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Maka dari itu, Komisi III selalu concern terhadap kasus Joko Tjandra ini. Jadi sebaiknya teman-teman bisa bertanya ke Wakil Pimpinan DPR bidang Korpolkam terkait kepastian RDP ini,” beber Herman.

Azis Syamsudin tak tinggal diam. Jumat (17/7/2020) malam, dia membuat pernyataan ke media massa merespons Herman Herry. Dia merasa pihak yang dituding Ketua Komisi III Herman Hery seakan menolak menandatangani surat itu.

Politikus Golkar itu mengaku hanya menjalankan tata tertib DPR. Sebab berdasarkan aturan dan rapat Bamus DPR, rapat dengar pendapat pengawasan oleh komisi pada masa reses dilarang.

“Itu tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja,” kata Azis Syamsudin.

Dia menjelaskan bahwa sesuai Tatib DPR Pasal 52 ayat 5, kerja yang bisa dilaksanakan di masa reses adalah menyangkut rancangan undang-undang (RUU). Yakni soal jangka waktu penanganan suatu RUU; memperpanjang waktu penanganan suatu RUU; mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya apabila penanganan RUU tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan; dan menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR.

“Di Bamus sudah ada perwakilan masing-masing fraksi, sehingga informasi kesepakatan dan keputusan yang terjadi bisa dikoordinasikan di fraksi masing-masing. Hal ini penting agar komunikasi dan etika terjalin dengan baik,” kata Azis.

Azis mengaku selalu selalu mendukung kinerja Komisi III DPR. Tapi, dia lebih mendukung jika komisi itu cukup menyerahkan penanganan kasus itu pada aparat. Menurut Azis, hal lebih penting adalah DPR cukup menanggapi perkembangan kasus Djoko Tjandra, dimana kasus tersebut harus diusut sesuai hukum.

Dia mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kapolri dalam menindak oknum-oknum yang lalai dalam penugasan. “DPR RI dalam hal ini, tentu harus melaksanakan pengawasan dan koordinasi terhadap aparat penegak hukum, sesuai tugasnya,” kata Azis.

Seorang sumber yang menolak disebutkan namanya mengatakan bahwa masalah ini adalah bagian gunung es permasalahan kepentingan yang kait mengkait di berbagai lembaga. Di satu sisi, kasus Djoko Tjandra membuka selubung kompetisi internal di tubuh Polri.

Sumber itu menyebutkan, ada banyak kandidat potensial untuk menjadi sosok yang akan dipilih dalam proses regenerasi kepemimpinan di tubuh lembaga penegakan hukum tersebut. Para kandidat ini juga punya pendukungnya masing-masing di Parlemen.

“Jadi kasus Djoko Tjandra ini memicu terbukanya gelanggang pertarungan itu. Para suporter pun jadi ikut riuh, termasuk di DPR. Ketika ada yang merasa tekanan masyarakat besar agar kasus ini dibuka karena sudah memalukan Indonesia, di sisi lain ada yang keberatan karena kalau dibuka akan semakin mempermalukan,” beber sumber tersebut.

Di DPR sendiri, lanjut sumber itu, hal ini juga membawa ke permukaan soal adanya pertarungan kepentingan menjaga marwah berbagai lembaga mitra. Dijelaskannya, beberapa individu kerap dianggap menjadi semacam penghubung komunikasi lembaga hukum seperti MA, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan KPK, dengan DPR.

“Jadi anggap si A merasa dirinya adalah jalur komunikasi lembaga tertentu terkait program dan anggaran ke DPR. Dia merasa fungsi itu diganggu si B. Dengan munculnya kasus Djoko Tjandra, dia ingin menganggu si A dengan cara mencolek si X. Dan si X pun melaksanakan langkah yang menggangu si A lewat kasus Djoko. Si A tak terima dan meminta si Y untuk menganggu balik si X. Begitulah kira-kira gambarannya,” beber sumber itu.

Berita terkait: