Alexander Marwata Tak Persoalkan Tim Pemburu Koruptor

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Alexander Marwata tak memersoalkan diaktifkannya kembali tim pemburu koruptor oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Alex, sapaan Alexander Marwata KPK akan berkoordinasi dan melakukan supervisi dengan tim pemburu koruptor nantinya. Apalagi, terdapat sejumlah tersangka KPK yang masih buron hingga saat ini.

“Bukan masalah setuju atau tidak setuju itu keputusan pemerintah, ya. Kalau pemerintah membentuk tim pemburu koruptor nanti kita KPK akan melakukan supervisi sebagaimana yang dilakukan KPK terhadap aparat penegak hukum yang lain. Tugas KPK itu melakukan koordinasi dan supervisi karena kalau nanti sudah keputusan pemerintah akan dibentuk kita akan berkoordinasi dengan mereka. Kan ada juga koruptor-koruptor yang sekarang ini masih dalam status DPO KPK. Kan itu kalau misalnya sudah terbentuk kita akan lakukan koordinasi dengan mereka,” kata Alex di Gedung KPK , Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Langkah Erick Thohir Gandeng KPK Kawal Dana PEN Dinilai Tepat

Meski demikian, Alex mengaku pihaknya belum diundang untuk membicarakan ihwal pembentukan kembali tim pemburu koruptor.

“Secara resmi belum diundang untuk teknisnya bagaimana nantinya belum itu kan masih dalam wacana,” katanya.

Pernyataan Alex berbeda dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang justru meragukan efektivitas tim pemburu koruptor. Hal ini berkaca pada kinerja tim pemburu koruptor sebelumnya yang dinilai Nawawi tidak memberikan hasil optimal dalam membekuk para koruptor yang buron.

“Saya pikir pembentukan tim ini di tahun 2012 dan senyatanya tidak memberi hasil optimal, cukup untuk menjadi pembelajaran untuk tidak diulangi lagi,” kata Nawawi saat dikonfirmasi, Selasa (14/7/2020).

Ketimbang mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor yang belum tentu efektif, Nawawi menilai lebih bijak untuk memaksimalkan koordinasi dan supervisi antara lembaga penegak hukum plus badan lembaga lain yang terkait. Termasuk juga, lanjut Nawawi menyemangati lagi ruh integrated criminal justice system yang belakangan disebutnya seperti jargon tanpa makna.

“Lewat koordinasi supervisi meneguhkan kembali integrated criminal justice system ,” katanya.

Baca juga:  KPK Perpanjang Penahanan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia

Nawawi menyatakan, KPK telah berupaya menutup ruang potensi para tersangka melarikan diri. Salah satunya dengan terus memonitor pergerakan pihak-pihak yang hampir dipastikan bakal menyandang status tersangka.

“Seseorang yang sudah hampir dapat dipastikan akan ditetapkan sebagai tersangka, ruang geraknya akan terus dimonitoring sampai tiba saatnya dilakukan tindakan penahanan. Harapanya seperti itu,” katanya.

Diketahui, Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku telah mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor untuk memburu aset para tersangka atau terpidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan. Tim ini pernah ada sebelumnya tetapi tidak diperpanjang karena masa kerjanya habis. Dengan munculnya buronan Djoko Tjandra bulan Juni lalu, tetapi kemudian hilang lagi, maka tim itu perlu dibentuk kembali. Salah satunya untuk menangkap buronan sekaligus koruptor Djoko Tjandra

“Karena cantelan-nya itu adalah Inpres maka sekarang Inpres tentang tim pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu sudah ada di tangan Kemko Polhukam sehingga secepatnya nanti segera dibentuk tim itu. Tentu dengan menampung semua masukan masyarakat karena ini perlu kerja bareng. Ndak boleh berebutan dan tidak boleh saling sabot, tetapi berprestasi pada posisi tugas masing-masing lembaga atau aparat yang oleh undang-undang ditugaskan untuk melakukan itu,” kata Mahfud di kantor Kemko Polhukam, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Dia menegaskan tim akan melibatkan Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kemkumham. Tim juga berisi Kemdagri karena juga menyangkut masalah kependudukan dan melibatkan lembaga atau kementerian teknis lainnya
Mahfud menjelaskan alasannya tidak melibatkan KPK dalam Tim Pemburu Koruptor ini. Dikatakan, KPK merupakan lembaga khusus yang memiliki tugas spesial dalam memberantas korupsi.

“KPK itu lembaga tersendiri. Yang diburu oleh KPK tentu nanti dikoordinasikan tersendiri karena bagaimanapun KPK itu adalah lembaga yang merupakan lembaga khusus di bidang pemberantasan korupsi. Dan mungkin sudah punya langkah-langkah sendiri, akan kami koordinasikan,” kata Mahfud .

Berita terkait: