58 Orang Terjaring Tak Bermasker di Depok

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok hari ini mulai menerapkan sanksi administrasi berupa denda bagi warga yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas.

Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Gandara Budiana mengatakan, dalam dua hari ke depan pihaknya akan memberlakukan denda sebesar Rp 50.000 bagi para pelanggar. Langkah ini diambil untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker, terutama di masa pandemi Covid-19.

“Mulai hari ini diterapkan sanksi administrasi berupa denda di tempat,” ujar Gandara di Depok, Jawa Barat, Kamis (23/7/2020).

Diungkap Gandara, terdapat lima titik yang menjadi fokus penertiban. Kelima titik itu yaitu, Pintu Exit Tol Kukusan, Simpang Juanda, Simpang Tugu Siliwangi, Simpang dekat Kantor Kecamatan Sukmajaya, dan Simpang Pasar Musi. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok Lienda Ratnanurdiany mengungkapkan, hari ini, Kamis (23/7/2020) sebanyak 58 orang terjaring dalam Gerakan Depok Bermasker. Rinciannya sebanyak 14 orang di Tugu Jam Simpang Siliwangi, delapan orang di Simpang dekat Kantor Kecamatan Sukmajaya,15 orang di Exit Tol Kukusan, 11 orang di Simpang Juanda, 10 orang di Simpang Pasar Musi.

Dikatakan Lienda, penerapan sanksi administrasi merupakan bentuk penindakan non-yustisi atau bukan denda pidana. Secara teknis, imbuhnya, masyarakat yang melanggar aturan akan diberikan bukti pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Bukti pelanggaran PSBB ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Denda Administratif (SKDA). Denda harus dibayarkan melalui Bank Jabar Banten (BJB) dan masuk ke kas daerah,” tutur Lienda.

Apabila belum siap membayar denda secara langsung, lanjut Lienda, pihaknya akan menahan salah satu kartu identitas pelanggar. Kemudian, yang bersangkutan dapat membayar denda tersebut ke BJB.

“Setelah dua hari akan ada evaluasi. Intinya penerapan denda bukan untuk membebani masyarakat. Tapi memberikan kesadaran kepada warga bahwa bermasker itu suatu kewajiban di masa pandemi ini,” kata Lienda.

Sementara itu, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memastikan hasil denda dari pelanggar yang tidak mengenakan masker, akan masuk ke kas daerah. Adapun sanksi administrasi yang dikenakan sebesar Rp50 ribu sesuai dengan Peraturan Wali (Perwal) Kota Depok Nomor 37 Tahun 2020.

“Masuk ke kas daerah. Hari ini sudah mulai pemberlakuan sanksi tersebut sebesar Rp50 ribu per pelanggar,” ujar Kepala BKD Kota Depok Nina Suzana.

Untuk teknisnya, kata Nina, akan ada petugas dari Bank Jabar Banten (BJB) yang berjaga, didampingi juga oleh Satgas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di masing-masing titik yang menjadi lokasi penertiban. Yaitu Simpang Pasar Musi, Simpang Jalan Juanda, Exit Tol Kukusan, Tugu Siliwangi dan Simpang Kantor Kecamatan Sukmajaya.

“Kami juga sebar petugas BKD ke setiap titik. Mereka bertugas memantau kepatuhan pelanggar agar membayar denda. Karena kami tidak boleh menerima uang langsung, makanya kami bekerjasama dengan BJB,” tutur Nina.

Dia menuturkan, uang yang masuk akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Seperti untuk pembangunan di Kota Depok.

“Harapan kami ya, tidak banyak yang bayar denda. Artinya kalau sudah seperti itu, kesadaran warga dalam bermasker sudah cukup tinggi,” kata Nina.

Terpisah, Chairul Anwar, salah satu pengendara motor yang terjaring operasi mengaku belum mengetahui adanya operasi penerapan sanksi denda Rp 50.000 bagi yang tidak memakai masker. Pria yang mengaku warga sekitar Simpang Juanda itu lupa memakai masker karena buru-buru mengantar barang dagangan.

“Saya tidak tahu kalau ada operasi masker hari ini, biasanya saya pakai masker kalau sedang jaga di warung,” tutur Anwar.

Akibatnya, Anwar pun harus membayar denda Rp 50.000 kepada petugas melalui Bank BJB yang turut serta dalam operasi tersebut.

Berita terkait: