Warga DKI Bisa Lapor Pelanggaran Pelaksanaan PSBB Lewat JakLapor

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat Jakarta dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta yakni melalui Jaklapor di aplikasi JAKI. Melalui sarana tersebut, warga bisa melaporkan pelanggaran yang ditemui selama PSBB.

Kepala BLUD Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Yudhistira Nugraha mengatakan salah satu sarana yang disediakan Pemprov DKI adalah aplikasi JAKI atau Jakarta Kini yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Jakarta.

JAKI ini merupakan salah kanal aduan yang terintegrasi dalam sistem terpusat Cepat Respons Masyarakat (CRM). Melalui aplikasi JAKI, kata Yudhistira, warga bisa melaporkan pelanggaran PSBB.

BACA JUGA

DKI Telah Tutup 15 Perusahaan Selama PSBB

“Melalui aplikasi JAKI, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran PSBB di Jakarta hanya melalui genggaman tangan. Pengguna juga bisa memantau progres penyelesaian dari laporan tersebut secara real time sehingga ada pengawasan bersama,” ujar Yudhistira dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

Dengan aplikasi JAKI, kata Yudhistira, mekanisme pelaporan dilakukan melalui JakLapor. Permasalahan atau pelanggaran yang ditemui oleh warga dapat segera ditindaklanjuti dengan mengikuti tata cara sebagai berikut:
1. Download dan install aplikasi JAKI melalui Google Play Store atau Apple App Store;
2. buka aplikasi JAKI dan tekan tombol bergambar kamera pada bagian bawah-tengah layar menu utama;
3. ambil foto permasalahan atau pelanggaran yang ingin dilaporkan;
4. pilih kategori permasalahan lalu tulis deskripsi singkat mengenai pelanggaran atau permasalahan yang dilaporkan;
5. untuk menjaga keamanan, pelapor diimbau untuk tidak memasukkan identitas pribadi dalam foto maupun deskripsi;
6. tekan tombol kirim untuk mengirimkan laporan.

“Menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan selama masa pandemi, JakLapor menyediakan beberapa kategori yang dapat digunakan untuk menampung aduan-aduan yang berkaitan dengan wabah Corona seperti Kesehatan, Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban, Tenaga Kerja, Bantuan Sosial, serta Perdagangan,” jelas Yudhistira.

BACA JUGA

Melanggar Ketentuan, Satgas PSBB Jakarta Segel 23 Restoran

Selain itu, untuk mempermudah penggunaan dan mempercepat pembuatan laporan, fitur JakLapor juga sudah diperkaya dengan beberapa kelebihan yang tersemat di dalamnya, yakni:
• Alur pemakaian yang ringkas untuk mempersingkat proses pembuatan laporan dalam hitungan detik;
• Berbasis teknologi geo-tagging untuk menjamin ketepatan lokasi serta mempercepat proses tindak lanjut oleh petugas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau instansi terkait;
• Identitas pelapor bersifat anonim, dijamin terjaga kerahasiaannya, dan tidak akan dipublikasikan ke pihak luar atau publik;
• Laporan yang telah dibuat melalui JakLapor dapat dipantau proses tindak lanjutnya melalui fitur JakRespons secara real time
• Seluruh laporan yang disampaikan di JakLapor akan menjadi bahan evaluasi kinerja petugas dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Berkat keunggulan yang tercantum dalam poin-poin di atas, JakLapor membantu meningkatkan kinerja petugas, khususnya yang berkaitan dengan penegakan protokol pencegahan Covid-19,” kata Yudhistira.

Lebih lanjut, Yudhistira mengatakan, menurut data yang terkumpul pada periode 1 Maret-15 September 2020, CRM telah menerima sebanyak 5.275 laporan berkaitan dengan pelanggaran PSBB. Dari jumlah tersebut, 96 persen atau 5.062 laporan telah berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

BACA JUGA

2 Pejabat DKI Positif Covid-19, Anies Tutup Blok G Balai Kota Selama 3 Hari

Sementara 2 persen laporan masih dalam tahap koordinasi, 0,7 persen laporan masih proses disposisi, 0,7 persen laporan masih sedang dikerjakan dan 0,7 persen dalam proses menunggu. Masyarakat dapat mengakses dashboard CRM mengenai Pelanggaran PSBB melalui website corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi .

“Upaya penanganan serta penuntasan masalah pandemi Covid-19 di Jakarta menuntut partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, JakLapor hadir sebagai pilihan ideal dalam mewujudkan kolaborasi yang berkelanjutan antara warga dan pemerintah. Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat menciptakan sebuah ekosistem pengawasan berbasis kerakyatan yang dapat membangun kewaspadaan serta kesadaran bersama untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku selama PSBB,” pungkas Yudhistira.