Wapres Minta Kempupera Akselerasi Penyediaan Rumah MBR

Wakil Presiden ( Wapres ), KH Ma’ruf Amin, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Kempupera ) melakukan akselerasi penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut data BPS, pada tahun 2015 terdapat backlog kepemilikan rumah sekitar 11,39 juta rumah. Antara tahun 2015-2019 berhasil dibangun 4,8 juta rumah dan dengan asumsi dalam periode tersebut terjadi pertambahan keluarga sebesar 4,45 juta, maka saat ini backlog kepemilikan rumah diperkirakan masih sebesar 11,04 juta.

BACA JUGA

Kempupera Bangun 150 Rumah Khusus di Bengkulu

“Mayoritas dari mereka yang belum memiliki rumah adalah masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Wapres saat memimpin Rapat Penguatan Kebijakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Mempercepat Upaya Penyediaan Rumah Untuk Rakyat dan Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan secara daring, Kamis (17/9/2020).

Menurut Wapres , pada dasarnya sudah banyak yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam memenuhi kebutuhan rumah. Selain itu, kredit kepemilikan rumah (KPR) oleh perbankan tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. “Namun demikian, pemerintah masih perlu membantu mereka yang masuk dalam kategori MBR,” imbuhnya.

Terkait hal ini, lanjut Wapres, Kempupera diberi mandat untuk memenuhi kebutuhan rumah. Saat ini, Kempupera memiliki 4 program yakni Program Fasiitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Program Bantuan Subsidi Selisih Bunga/Marjin, Program Bantuan Subsidi Uang Muka, dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Pertemuan ini, saya maksudkan untuk membahas penguatan-penguatan apa yang dapat kita lakukan agar MBR mendapatkan kesempatan untuk memiliki rumah,” tegasnya.

BACA JUGA

Wapres Minta BUMD Berperan Angkat Perekonomian Daerah

Menurut Wapres , di dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Kawasan Permukiman yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan MBR, disebutkan bahwa masyarakat dalam kategori MBR adalah mereka yang memiliki keterbatasan daya beli dan perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memiliki rumah.

“Selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) menetapkan klasifikasi MBR ini,” paparnya.

Namun demikian, Wapres mengingatkan, penetapan klasifikasi MBR yang terlalu rendah akan mengakibatkan pemerintah tidak mampu menjalankan program. Pasalnya, klasifikasi pendapatan yang rendah tidak sebanding dengan harga rumah yang terus meningkat. “Namun sebaliknya, bila klasifikasi MBR terlalu tinggi, maka mereka yang mampulah memiliki kesempatan terbesar untuk mengikuti program pemerintah tersebut,” jelasnya.

Wapres mengaku mendengar, Menpupera menetapkan klasifikasi MBR adalah mereka yang berpendapatan kurang dari Rp 8 juta. Hal ini selain untuk menarik lebih banyak pengembang perumahan, juga dimaksudkan agar ASN/TNI/Polri dapat mengikuti program ini.

BACA JUGA

Kempupera Anggarkan Dana FLPP 2021 Senilai Rp 16,62 Triliun

“Saya rasa ini, merupakan kebijakan yang baik mengingat masih ada sekitar 1,56 juta ASN/TNI/Polri yang belum memiliki rumah. Sedangkan kita ketahui pemerintah tidak lagi menyediakan perumahan bagi mereka seperti di masa lalu,” katanya.

Wapres menuturkan, di dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, terdapat alokasi dana sebesar Rp 1,5 triliun untuk tambahan insentif perumahan MBR. “Untuk bantuan subsidi selisih bunga dialokasikan Rp 0,8 triliun, untuk 175.000 unit rumah. Sementara untuk bantuan subsidi uang muka disediakan Rp 4 juta per rumah untuk 175.000 unit rumah dengan alokasi Rp 0,7 triliun,” ungkapnya.