Wapres Minta BPKH Buka Peluang Kerja Sama Investasi

Wakil Presiden ( Wapres ), KH Ma’ruf Amin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) meningkatkan kerja sama internasional dalam pengembangan dana haji untuk tujuan investasi. Namun, harus tetap memastikan kerja sama itu berbasis prinsip syariah dan kehati-hatian.

Wapres mengingatkan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengamanatkan kepada BPKH untuk melaksanakan pengelolaan keuangan haji yang berasaskan beberapa prinsip. Yakni syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas, baik di dalam maupun luar negeri.

“Sangat tepat bagi BPKH terus menjalin kerja sama dan mengajak negara-negara yang memiliki investasi syariah dan dinilai cukup aktif untuk bekerja sama sebagai target investasi yang bersifat sustainable ,” kata Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin, dalam acara Global Islamic Investment Forum, di Jakarta, Jumat (9/4/2021).

BACA JUGA

Wapres Ingatkan Kampus Menjaga Diri dari Penyusupan Radikalisme dan Terorisme

Wapres berharap acara Global Islamic Investment Forum ini dapat meningkatkan kerja sama berbagai pihak agar membawa manfaat kepada masyarakat. “Semoga acara Global Islamic Investment Forum dapat memperkuat jalinan kerja sama antara Indonesia dengan IsDB yang membawa kemaslahatan bagi ekonomi umat ke depan,” tutur Wapres.

Wapres mengungkapkan, saat ini BPKH mengelola dana haji sekitar Rp 140 triliun per Desember 2020. Atau setara sekitar US$ 10 miliar. Dana haji tersebut dapat diinvestasikan dalam berbagai macam instrumen investasi. Seperti produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Selain itu, pengembangan dana haji dapat dilakukan melalui investasi wakaf, investasi haji, dan investasi global.

Wapres meminta IsDB untuk mendorong Awqaf Properties Investment Fund (APIF) memperluas kegiatan investasinya di Indonesia. Selain itu, agar The Islamic Research and Training Institute (IRTI) membantu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

BACA JUGA

Pengecualian Pajak BPKH Dukung Industri Keuangan Syariah

“Banyak sekali aset wakaf berbentuk properti di Indonesia yang belum dikembangkan secara maksimal. Dengan potensi dana wakaf yang besar, menjadikan peluang besar bagi APIF untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Wapres.

Wapres juga mengharapkan agar BPKH dapat bekerja sama dengan IRTI untuk memperoleh pengetahuan terkini tentang investasi dalam rangka pengembangan dana haji. Menurut Wapres, investasi yang berhubungan dengan pelaksanaan haji sangatlah luas. Mulai dari investasi akomodasi, transportasi, catering, bahkan investasi yang terkait dengan pengelolaan Dam.

Berita terkait: