Wamenag: Zakat Jadi Solusi Penanggulangan Kemiskinan Era Covid-19

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, zakat merupakan solusi alternatif untuk penanggulangan kemiskinan, sebagai komplementer dari anggaran negara, baik dalam skala mikro maupun skala makro.

Untuk itu, Zainut mendorong agar zakat dan wakaf menjadi instrumen pendanaan penanggulangan kemiskinan dalam program kerja pemerintah serta penanggulangan dampak pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi saat ini. Di samping membantu darurat medis, diharapkan secara maksimal membantu rakyat kecil agar bisa memenuhi kebutuhan dasar, dan menjaga daya beli yang tertekan akibat pandemi Covid-19.

“Pendistribusian zakat harus dilakukan dengan prosedur pelayanan yang cepat, mudah, dan aman serta sesuai ketentuan agama,” ujar Zainut saat membuka acara Halaqah Dakwah Zakat Produktif Untuk Pembangunan Kemanusiaan di Era Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi di komplek Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah al Affandy, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (20/7/2020).

Zainut menyebutkan, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.

Pasalnya, berdasarkan perhitungan Kemag berpotensi melakukan pengumpulan zakat secara nasional senilai Rp 233 triliun per tahun, namun realisasinya hingga kini baru sekitar Rp 10 triliun per tahun. Sehingga dibutuhkan ikhtiar yang lebih maksimal untuk meningkatkan pendapatan zakat.

Zainut menyebutkan, pendayagunaan zakat secara konsumtif dan produktif bertujuan membangun suatu masyarakat yang hidup bertolong-menolong, mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi dan sejahtera.

“Dana zakat dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja baru dengan tujuan menampung fakir miskin dan pengangguran untuk peroleh kerja. Misalnya digunakan untuk membuka kursus-kursus latihan kerja dan keterampilan bagi fakir miskin agar kesejahteraan mereka dapat meningkat, atau untuk pembangunan sumber daya manusia lewat jalur pendidikan agama dan keagamaan seperti pondok pesantren,” ujar Zainut dalam keterangan yang diterima SP, Senin (20/7/2020).

Zainut menambahkan, sejalan dengan upaya pemerintah melalui Kementerian Agama dalam mengembangkan moderasi beragama, maka perlu disinkronkan dan disinergikan dengan moderasi kesenjangan sosial ekonomi agar mencapai hasil yang diharapkan.

Pasalnya, moderasi beragama bukan entitas yang berdiri sendiri dan bisa berjalan sendiri, tetapi beririsan dengan entitas lain, seperti kesejahteraan ekonomi dan ketahanan mental spiritual, dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen untuk memoderasi kesenjangan sosial ekonomi melalui dana sosial keagamaan.

Berita terkait: