Wakil Ketua KPK: Pendampingan Hukum Jaksa Pinangki Berpotensi Konflik Kepentingan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengaku khawatir pendampingan hukum yang diberikan Kejaksaan Agung terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari akan menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini lantaran kasus dugaan suap dari terpidana perkara pengalihan hak tagih ( cessie ) Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra yang menjerat Pinangki sebagai tersangka ditangani oleh Kejaksaan Agung.

“Sudah sangat jelas akan memunculkan conflict of interest (konflik kepentingan),” kata Nawawi saat dikonfirmasi, Kamis (20/8/2020).

Untuk itu, Nawawi meminta Kejaksaan Agung meninjau ulang rencana mendampingi Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dikatakan, pendampingan hukum oleh Kejaksaan Agung akan menimbulkan prasangka publik terhadap penuntasan kasus suap yang menjerat Pinangki.

Baca juga:  Serahkan Kasus Korupsi Penegak Hukum ke KPK

“Akan sangat baik bagi Kejagung jika meninjau kembali rencana pendampingan Jaksa P (Pinangki) hanya karena argumen yang bersangkutan masih berstatus jaksa. Pendampingan itu akan semakin menimbulkan prasangka kecurigaan publik dan sangat memberi kesan ketertutupan Kejagung dalam menangani kasus dimaksud,” katanya.

Kejaksaan Agung berdalih, pendampingan hukum diberikan lantaran Jaksa Pinangki yang kini telah ditahan masih berstatus pegawai Kejaksaan dan anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). Selain itu, Kejagung menyatakan pihak yang akan mendampingi Pinangki bukan dari unsur jaksa, melainkan penasihat hukum dari organisasi pengacara yang ditunjuk Persatuan Jaksa Indonesia.

Baca juga:  ICW Kecam Kejagung Beri Pendampingan Hukum untuk Jaksa Pinangki

“Sesuai anggaran dasar PJI, maka kepada anggotanya diberikan hak untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum yang oleh pengurus PJI ditunjuk pengacara atau PH dari luar kejaksaan, dari organisasi profesi pengacara,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono dikonfirmasi, Rabu (19/8/2020). 

 

Berita terkait: