Wahyu Setiawan Siap Bongkar Kasus Suap PAW Hingga Kecurangan Pemilu

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wahyu Setiawan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Permohonan untuk dapat bekerja sama dengan penegak hukum itu diajukan Wahyu usai menjalani sidang pemeriksaan terdakwa perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/7/2020) kemarin.

“Sudah diajukan kemarin setelah sidang” kata Saiful Anam, salah seorang kuasa hukum Wahyu, saat dikonfirmasi, Selasa (21/7/2020).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 menyebut sejumlah syarat untuk mendapat status JC, di antaranya mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, mengungkap pelaku- pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar. Dengan mengajukan diri sebagai JC, Wahyu bersedia memenuhi persyaratan tersebut.

Saiful mengatakan Wahyu siap “bernyanyi” soal kasus suap PAW anggota DPR yang turut menjerat mantan caleg PDIP, Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Saiful menyatakan Wahyu bakal membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap PAW. Tak hanya itu, kata Saiful, Wahyu juga bakal membeberkan mengenai kecurangan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada.

“Semuanya Pak, tidak hanya yang terlibat PAW, tapi terkait kecurangan Pemilu, Pilpres dan Pilkada akan diungkap semua,” tegas Saiful.

Diketahui, Wahyu bersama-sama mantan anggota Bawaslu yang juga Kader PDIP Agustiani Tio Fridelina didakwa menerima suap secara bertahap dari Harun Masiku dan kader PDIP Saeful Bahri dengan total Rp 600 juta. Suap itu diberikan dengan tujuan Wahyu mengupayakan agar KPU menyetujui permohonan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Dapil Sumsel 1 PDIP dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Namun, sejak OTT pada awal Januari 2020, Harun hingga kini belum juga ditemukan dan ditangkap untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

KPK telah memperpanjang masa pencegahan Harun ke luar negeri selama enam bulan yang berlaku sejak 10 Juli 2020. Perpanjangan masa cegah ini merupakan kesempatan terakhir bagi KPK karena pencegahan terhadap seseorang ke luar negeri hanya dapat dilakukan satu kali dan diperpanjang satu kali dengan masing-masing berdurasi enam bulan.

Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan, KPK tidak bisa melakukan perpanjangan pencegahan keluar negeri untuk yang ketiga kali kepada Harun Masiku. Jika memang dalam waktu enam bulan ke depan, KPK tak berhasil meringkus Harun.

“Merujuk Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencegahan berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan,” kata Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang saat dikonfirmasi, Selasa (21/7/2020).

Arvin menuturkan, sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku pencegahan bepergian keluar negeri dapat dilakukan dua kali permintaan. Sehingga, masa pencegahan hanya berlaku selama satu tahun. “Kalau ditotal ya cuma 12 bulan,” kata Arvin. 

Berita terkait: