Vonis Wawan Tidak TPPU, KPK Hormati Putusan Hakim

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana Chasan. Meskipun, dalam putusannya, Hakim menyatakan Wawan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada periode 2005-2012, sebagaimana dakwaan komulatif kedua dan ketiga.

“Kita semua tentu harus hormati putusan Majelis Hakim,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (16/7/2020).

Wawan Klaim Telah Jadi Pengusaha sebelum Atut Jadi Gubernur Banten

Namun, Majelis Hakim menyatakan Wawan tidak terbukti melakukan TPPU pada periode 2005-2012. Majelis Hakim menyebut Jaksa Penuntut KPK tidak bisa membuktikan dugaan TPPU yang dilakukan Wawan. Menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut hanya menyimpulkan nilai dakwaan tersebut secara global dari proyek-proyek yang diperoleh Wawan dalam kurun tahun 2005 sampai tahun 2012. Akan tetapi, Jaksa tidak menguraikan kerugian negara terkait proyek-proyek tersebut.

Terkait hal ini, Ali menyatakan, sejak awal KPK yakin dengan bukti-bukti pencucian uang yang dilakukan Wawan. Bukti-bukti tersebut telah dibeberkan Jaksa KPK selama proses persidangan.

“Khusus dakwaan TPPU, dari awal KPK yakin atas bukti-bukti yang dimiliki dan sudah kami perlihatkan secara jelas dan lengkap di dalam persidangan ini,” katanya.

Baca juga:  Didenda Ratusan Miliar, Wawan Minta Solusi ke Majelis Hakim

Untuk itu, Ali mengatakan, KPK akan memanfaatkan waktu tujuh hari ini untuk menganalisis dan mempelajari putusan Majelis Hakim. Dari analisis itu, KPK memutuskan langkah hukum berikutnya atas putusan hakim. Tak tertutup kemungkinan, KPK bakal melakukan upaya banding.

“Perkembangannya nanti kami informasikan lebih lanjut,” katanya.

Berita terkait: