UU Pers Dinilai Perlu Direvisi

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Atal S Depari menilai, Undang-Undang (UU) 40/1999 tentang Pers perlu direvisi. Pasal 7 ayat 1 UU 40/1999 disebut menjadi salah satu pasal yang perlu dikaji ulang. Pasal yang dimaksud berbunyi “Wartawan bebas memilih organisasi wartawan”.

“Kami memandang perlu ada revisi UU Pers. Pasal 7 ayat 1 yang tidak mengikat wartawan untuk masuk organisasi pers, kurang tepat. Menimbulkan implikasi kurang baik terhadap pertumbuhan pers. Kalau dianggap rancu, maka Pasal 7 ayat 1 diganti saja dengan kalimat “wajib menjadi anggota organisasi wartawan”,” kata Atal saat Seminar Dewan Pers bertajuk “21 Tahun UU Pers: Prospek dan Tantangan”, Rabu (23/9/2020).

Menurutnya, wartawan sepatutnya menjadi anggota organisasi. Sebab jika tidak maka wartawan dapat melakukan jurnalisme tanpa kode etik, termasuk sanksi apa pun. “Tindakan-tindakan wartawan tak berorganisasi tanpa kode etik juga berpotensi menjatuhkan martabat dan kehormatan wartawan yang berorganisasi. Kalau perlu perubahan Pasal 7 ayat 1 sifatnya memaksa. Bisa nanti ditumbukan organisasi wartawan,” ujarnya.

BACA JUGA

PWI Kecam Aksi Doxing Terhadap Jurnalis

Dia mendorong para wartawan bergabung dalam wadah organisasi. Dengan begitu, menurutnya, wartawan dapat memperoleh jaminan atas pelaksanaan peran dan fungsi secara pengembangan kompetensi profesional. Selain itu juga menerima bantuan advokasi hukum dari organisasi yang menaunginya.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, revisi UU Pers sangat tergantung aspirasi dari insan pers. Ditegaskan, DPR tidak akan merevisi tanpa adanya usulan. “Apa perlu diubah? Tentu yang tahu persis teman-teman Dewan Pers,” katanya.

Kajian

Secara pribadi, dia tidak mempersoalkan apabila UU Pers diusulkan untuk direvisi. “Rasa-rasanya perlu ada revisi. Karena UU Pers ini lahir pada 1999, dan pers sekarang sudah berjalan cepat secara dinamis. Bolehlah paling tidak kita melakukan kajian-kajian,” ujarnya.

Dia menambahkan, pendalaman sebelum diputuskan adanya revisi perlu dilaksanakan komprehensif. “Pasal-pasal mana yang perlu dipertahankan, ditambahkan supaya ada penguatan terhadap lembaga yang diamanahkan, tentu yang paling memiliki kepentingan di sini adalah teman-teman organisasi pers,” imbuhnya.

BACA JUGA

Disinformasi Covid-19 Tidak Hanya Terjadi di Indonesia

Ketua Dewan Pers, M Nuh mengungkap, UU Pers memang ditetapkan pada 23 September 1999 oleh Presiden Ketiga BJ Habibie. “Kita doakan beliau-beliau, Pak Habibie dan siapa pun yang pernah berkontribusi lahirnya UU Pers, khususnya bagi beliau yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dahulu menjadi amal kebaikan. Senantiasa mendapat ampunan, kasih sayang dari Tuhan Yang Mahakuasa,” kata Nuh.

Menurutnya, pers merupakan jembatan dari ‘apa yang seharusnya’ dan ‘apa kenyataan’. Dijelaskan pemerintah cenderung berpijak pada ‘apa yang seharusnya’, tetapi kenyataannya tidak selamanya sama. “Pers mencari dua titik itu yakni ‘apa yang seharusnya’ dan ‘apa kenyataan’, di sini pers menjadi jembatan dan melakukan kritik, edukasi, dan seterusnya.

Berita terkait: