UU Cipta Kerja Terobosan Atasi Kebuntuan Ekonomi

Langkah DPR dan pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk menjawab tantangan perekonomian global. Karena dalam satu aturan hukum tersebut, ada setidaknya 77 aturan perundangan yang dikonsolidasikan untuk mengatasi kebuntuan ekonomi, khususnya dalam menarik investasi maupun mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Franky Sibarani mengatakan, selama tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada 5%. Sementara target pemerintah adalah 7%.

“Undang-undang ini terobosan perbaikan di sektor ekonomi. Sebenarnya kita sudah terlalu lama dikekang regulasi. UU Cipta Kerja ini mempertemukan itu semua. UU ini bicara perizinan investasi, pengadaan lahan, proyek strategis nasional, koperasi dan UMKM,” katanya, Sabtu (17/10/2020).

Dia menilai, UU Cipta Kerja ini mendorong UMKM menjadi garda terdepan ekonomi Indonesia. Saat ini ada sekitar 64,2 juta UMKM, atau 99,8% dari jumlah usaha di Indonesia. Dengan adanya UU Cipta Kerja, maka segala perizinan dan regulasi yang mempersulit UMKM dipangkas.

“UMKM yang selama ini terkendala soal perizinan dan bagaimana mereka tanpa pendampingan masih dilihat sebagai kelompok yang rentan. Kali ini dalam UU Cipta Kerja ini diberikan satu tonggak kebangkitan UMKM di Indonesia,” tegasnya.

Dalam UU Cipta Kerja, menurut mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini, warga negara Indonesia tidak perlu lagi syarat yang rumit untuk mendirikan UMKM. Cukup hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan izin dari RT saja sudah bisa membuat UMKM. Bahkan nantinya mereka akan mendapatkan bantuan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, hingga Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Nantinya itu akan diatur dalam PP. Kemudian perizinannya juga tidak rumit cukup melalui online, jadi langsung bisa berusaha. Dulu kan banyak izinnya,” jelasnya.

Berita terkait: