Unrealized Loss BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Harus Dilihat dari Sisi Pasar Modal

Pengamat Hukum Pasar Modal Indra Safitri menyoroti kasus penurunan nilai investasi (unrealized loss) BPJS Ketenagakerjaan yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) perihal dugaan perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi.

Dia menilai, siapa saja yang masuk ke pasar modal, baik itu individu maupun lembaga milik negara seperti BPJS Ketenagakerjaan, mereka harus diperlakukan sama secara hukum sebagai investor.

“Jadi kalau negara yang dipersonifikasikan dengan seolah-olah modal negara yang ada di dalam BUMN yang berinvestasi di pasar modal itu rugi, artinya kalau dalam kacamata hukum pasar modal tentu itu adalah kerugian investasi,” kata Indra dalam sesi webinar, Selasa (23/2).

Menurut dia, suatu perusahaan atau lembaga milik negara lain yang berinvestasi di pasar modal juga pernah mendapatkan untung. Keuntungan tersebut mungkin didapat setelah melalui periode waktu tak sebentar.

“Tetapi saya mengatakan kalau negara tidak ingin merugi ya mustinya negara tidak perlu berinvestasi di pasar modal. Karena bagaimanapun juga yang namanya pasar itu bisa rugi dan bisa untung,” ujar Indra.

Dalam kasus penyelidikan atas unrealized loss dan kerugian BPJS Ketenagakerjaan, Indra mempersilakan Kejagung mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Dia mengatakan, banyak cara untuk menentukan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dan bagaimana tanggung jawab itu harus diselesaikan

“Dengan demikian saya kira kalau ingin melihat suatu investasi dalam konteks pasar modal, tentu sebaiknya kita harus konsisten untuk menggunakan perangkat yang sudah ada dalam industri keuangan ini,” tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

Berita terkait: