Uni Eropa Sepakati Sanksi untuk Militer Myanmar Terkait Kudeta 1 Februari

Para menteri luar negeri Uni Eropa sepakat menjatuhkan saksi untuk militer Myanmar terkait kudeta 1 Februari dan menunda berbagai bantuan pembangunan.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell menyampaikan pada Senin, Uni Eropa tak akan menghentikan hubungan perdagangan dengan Myanmar karena bisa berdampak besar terhadap masyarakat umum.

“Kami mengambil kesepakatan politik untuk menerapkan saksi terhadap militer yang bertanggung jawab atas kudeta dan kepentingan ekonomi mereka,” jelas Borrell, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (23/2).

“Semua bantuan keuangan langsung dari sistem pembangunan kami kepada program reformasi pemerintah ditahan,” lanjutnya.

Pada 1 Februari, militer Myanmar menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dalam sebuah kudeta yang menuai kecaman internasional. Sejak saat itu, unjuk rasa massal menentang kudeta berlangsung di negara tersebut sampai saat ini.

Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan AS telah mengumumkan sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar, termasuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Namun sampai saat ini militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw, menolak seruan untuk mengembalikan pemerintahan sipil, mengatakan akan menggelar pemilu baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang pemilu.

Berita terkait: