UMK Seluruh Kabupaten/Kota di Banten Naik 1,5%

Upah minimum kabupaten/kota ( UMK ) tahun 2021 di seluruh kebupaten/kota di wilayah Provinsi Banten mengalami kenaikan sebesar 1,5%. Gubernur Banten Wahidin Halim telah resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan UMK 2021. Penetapan besaran UMK 2021 tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.272-Huk/2020 tentang Penetapan UMK di Provinsi Banten 2021.

Berdasarkan SK Gubernur Banten, diketahui bahwa UMK Kabupaten Pandeglang dari Rp 2.758.909,007 (UMK 2020) menjadi Rp 2.800.292,64 (UMK 2021). Kabupaten Lebak dari Rp 2.710.654,00 (UMK 2020) menjadi Rp 2.751.313,81 (UMK 2021). Kedua daerah itu tetap mengalami kenaikan meski rekomendasi dari kepala daerahnya mengusulkan tidak ada kenaikan.

BACA JUGA

Dampak Pandemi Covid-19, 19 Ribu Pekerja Terkena PHK di Banten

Selanjutnya Kabupaten Serang dari Rp 4.152.887,55 menjadi Rp 4.251.180,86. Kabupaten Tangerang dari Rp 4.168.269,62 menjadi Rp 4.230.792,65. Kota Tangerang dari Rp 4.199.029,92 menjadi Rp 4.262.015,37. Kota Tangerang Selatan dari Rp 4.168.268,62 menjadi Rp 4.230.792,65. Kota Serang dari Rp 3.773.940,00 menjadi Rp 3.830.549,10 dan Kota Cilegon dari Rp 4.246.081,42 menjadi Rp 4.309.772,64.

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Karna Wijaya membenarkan, UMK 2021 di Provinsi Banten telah ditetapkan. “Dalam keputusannya, gubernur menaikan upah minimum untuk seluruh kabupaten/kota sama rata yaitu 1,5 persen,” ujar Karna Wijaya, Minggu (22/11/2020).

Penangguhan UMK 2021
Karna Wijaya menjelaskan, untuk perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, bisa melakukan penangguhan penerapan UMK 2021 yang telah ditetapkan Gubernur Banten Wahidin Halim. “Mereka yang tidak mampu membayar pegawainya sesuai ketentuan yang berlaku diminta mendaftar ke Disnakertrans Provinsi Banten,” ujarnya.

Karna Wijaya mengatakan, pengajuan penangguhan UMK 2021 dibuka mulai 23 November hingga sekitar 3 pekan ke depan. Usulan bisa disampaikan langsung ke Kantor Disnakertrans Banten.

Penangguhan tersebut sudah sesuai peraturan yang berlaku bagi perusahaan yang merasa keberatan untuk menerapkan UMK terbaru bisa melapor ke pihaknya. Di sana mereka dipersilakan mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.

Terkait syarat permohonan penangguhan, Karna memersilakan pihak perusahaan untuk membaca ketentuan yang berlaku yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 231 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penangguhan Upah. “Dalam ketentuan yang ada sudah dijelaskan secara detail syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan penangguhan UMK,” ujarnya.

Berita terkait: