Uji Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan Alami Perubahan Skema

Untuk memperoleh surat registrasi memiliki kompetensi, maka tenaga kesehatan (nakes), yaitu dokter, perawat, bidan, dan lainnya harus mengantongi hasil lulus uji kompetensi. Tujuannya, agar kualitas nakes memiliki standar yang bagus .

Untuk itu, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Aris Junaidi mengatakan, meski di tengah pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama Komite Nasional Uji Kompetensi akan kembali menggelar Uji Kompetensi Nasional Program Pendidikan Tenaga Kesehatan periode I tahun 2020.

“Pelaksanaan uji kompetensi yang semula dijadwalkan pada bulan Maret – April tetapi tertunda karena adanya pandemi Covid-19, akan diselenggarakan pada Juli – Agustus 2020,” kata Aris dalam konferensi pers daring di Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Aris menyebutkan, uji kompetensi nakes ini akan digelar dengan skema berbeda. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta pada masa pandemi Covid-19. Ada pun perubahan itu adalah pelaksanaan seluruh tahapan uji kompetensi dilaksanakan secara daring baik pada tahap pendaftaran peserta, pelaksanaan ujian, dan monitoring evaluasi.

Selanjutnya, pelaksanaan ujian menggunakan metode computer based test (CBT) pada laboratorium komputer yang telah memenuhi standar sebagai pusat ujian CBT dan hanya menguji teori atau tertulis. Sedangkan untuk ujian praktik telah dimodifikasikan dalam soal ujian teori.

Selain beralih ke CBT, para peserta tes uji kompetensi tidak perlu ke kampus tujuan. Mereka dapat mengikuti tes dari daerah asal masing-masing yang telah ditetapkan panitia.

“Uji kompetensi ini akan dilakukan secara online dengan metode CBT. Segala hal terkait telah kami pertimbangkan baik dari sisi kesiapan aplikasi, jaringan, dan peralatan peserta serta standarisasi lokasi ujian,” tutur Aris.

Selanjutnya, Aris menjelaskan, pelaksanaan uji kompetensi nasional yang akan diselenggarakan pada Juli – Agustus 2020 merupakan hasil kesepakatan Rapat Koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 15 Juni 2020 lalu.

Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa pelaksanaan uji kompetensi nasional merupakan salah satu program prioritas yang tetap harus diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19. Penyelenggaraan uji kompetensi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan baik pada tahapan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi.

Uji kompetensi merupakan proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi bidang kesehatan. Dasar pelaksanaan Uji Kompetensi antara lain Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan, dan Permendikbud Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan. Selain itu, uji kompetensi merupakan upaya penjaminan mutu lulusan, implementasi kurikulum dan sebagai dasar pembinaan mutu pendidikan bidang kesehatan bagi kementerian terkait.

Peserta yang lulus uji kompetensi nasional akan mendapatkan sertifikat kompetensi bagi lulusan pendidikan kesehatan vokasi, atau sertifikat profesi bagi lulusan pendidikan profesi. Sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi digunakan sebagai syarat pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga Kesehatan.

“STR merupakan syarat tenaga kesehatan bisa menjalankan praktik atau kerja. Hal ini sangat penting, terutama pada saat pandemi ini yang memerlukan banyak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan pasien Covid-19,” jelas Aris.

Sementara itu, Ketua Komite Nasional Uji Kompetensi, Masfuri Sodikin mengatakan, segala sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan uji kompetensi telah tuntas disiapkan.

“Berbagai kendala dan tantangan dalam persiapan penyelenggaraan Uji Kompetensi telah kami lewati. Koordinasi dengan PLN setempat untuk memastikan pasokan listrik, uji koneksi internet, persiapan aplikasi, soal ujian, dan penerapan protokol kesehatan telah disiapkan sesuai dengan prosedur demi memastikan Uji Kompetensi berjalan lancar,” ucap Masfuri.

Menurut Masfuri, tingkat kelulusan peserta ujian kompetensi nasional cenderung meningkat dan selaras dengan akreditasi kampus. Dalam hal ini, peserta dari kampus yang akreditasi bagus memiliki persentase kelulusannya sangat tinggi dengan rata-rata 80%. Sedangkan untuk lulusan dari kampus akreditasi B rata-rata mendapat nilai 70%, dan di bawah 60% bagi kampus akreditasi C dan lainnya.

Masfuri menyebutkan, untuk waktu pelaksanaan uji kompetensi nake akan mulai pada 18 Juli hingga 10 Agustus 2020 yang akan berlangsung di terdapat 296 pusat ujian. Sebagai informasi, Pada Uji Kompetensi periode I tahun 2020 ini terdaftar 48.798 peserta dari 22 program studi bidang kesehatan.

Uji kompetensi nasional program pendidikan nakes periode I tahun 2020 akan diselenggarakan pada tiga waktu penyelenggaraan.

Pertama , pada 18 – 20 Juli 2020 akan diikuti 15.321 peserta program studi Diploma III Kebidanan, Diploma IV Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan.

Kedua , pada 25 – 27 Juli 2020 akan diikuti 18.704 peserta dari Program Pendidikan Profesi Ners, Diploma III Elektromedis, Diploma III Terapi Gigi dan Diploma IV Terapi Gigi.

Ketiga , 8 – 10 Agustus 2020 akan diikuti 14.773 peserta dari Diploma III Keperawatan, Diploma IV Keperawatan, Diploma III gizi, Diploma IV gizi, Diploma III Sanitasi, Diploma IV Sanitasi Lingkungan, Diploma III Teknologi Laboratorium Medis, Diploma IV Teknologi Laboratorium Medis, Diploma III Teknik Gigi, Diploma III Rekam Medis, Diploma III Radiologi, Diploma III Optometri, Diploma III Fisioterapi, Diploma IV Fisioterapi.