Tunjangan ASN DKI Tidak Dihapus

Badan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta memastikan, tidak ada perubahan, pemotongan, maupun penghapusan atas jumlah Tunjangan Perbaikan Penghasilan/Tunjangan Kinerja Daerah (TPP/TKD) para Apatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Artinya, TPP/TKD tersebut masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020.

Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Chaidir, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/7/22) menegaskan, tidak ada draf peraturan gubernur yang mengatur pemotongan jumlah TPP/TKD para ASN DKI Jakarta sebesar 65% seperti yang beredar pada pesan berantai melalui aplikasi percakapan WhastApp. Chaidr menegaskan, informasi yang beredar tersebut tidak benar.

“Perlu saya garis bawahi juga, TPP/TKD masih mengacu pada Pergub No. 49 Tahun 2020. Pada Pergub tersebut, diatur rasionalisasi 25% dan penundaan pembayaran sebesar 25% dari TPP/TKD terhitung sejak April sampai Desember 2020,” kata Chaidir.

Saat ini, kata Chaidir, daftar penerima TPP/TKD sudah keluar di semua SKPD dan sudah bisa dicairkan sesuai Pergub yang berlaku pada Rabu (22/7/2020) sore ini

“Besaran TPP/TKD yang tertunda pembayarannya itu juga tidak dihapus, masih tetap berlaku sesuai Pergub. Sehingga, isu tersebut tidak benar,” tandas dia.

Sehubungan dengan itu Chaidir mengimbau para ASN DKI Jakarta tidak mudah terpengaruh dan tidak ikut menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Saat ini, BKD Provinsi DKI Jakarta sedang menginvestigasi sumber isu / informasi yang beredar di media sosial tersebut.

“Jika ditemukan bahwa informasi tersebut berasal dari ASN, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh atasannya langsung. Karena, perbuatan itu telah melanggar PP No. 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS, dalam hal ini terkait penyebaran berita berantai, dan melanggar UU ITE yang nantinya akan melibatkan Kepolisian,” pungkas dia.

Berita terkait: