Tunggu Petunjuk Teknis dari Pusat, Gugus Tugas Covid-19 Banten Masih Gunakan Prosedur Lama

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Provinsi Banten sebagai konsekuensi dari telah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), masih menunggu arahan dan rekomendasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Satgas Penanganan Covid-19.

“Saat ini kami masih memakai sistem lama yakni Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten. Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 baik olehg Gubernur Banten maupun oleh bupati/wali kota, tentu menunggu arahan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Satgas Penanganan Covid-19 Pusat,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Nana Suryana, kepada Beritasatu,com , Selasa (21/7/2020).

Nana mengatakan, pihaknya tidak memiliki gambaran terkait seperti apa petunjuk teknis (juknis) Satgas Penanganan Covid-19 yang akan dibentuk nanti.

“Saya belum tahu apakah strukturnya diubah atau tetap sama. Mungkin saja tugasnya diperluas karena ditambah dengan penanganan pemulihan ekonomi. Kalau konteks daerah, kemungkinan organisasi perangkat daerah (OPD) semakin banyak yang dilibatkan karena terkait penanganan ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut Nana mengatakan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan di wilayah Banten secara umum menurun.

“Memang kita tidak melakukan survei secara khusus terkait tingkat kepatuhan masyarakat. Namun, kalau kita lihat di pasar, masyarakat sama sekali tidak menjaga physical distancing dan tidak memakai masker. Untungnya, penambahan kasus positif Covid-19 di Banten relatif kecil,” ujarnya.

Nana mengungkapkan bahwa para pelanggar protokol kesehatan tidak diberikan sanksi karena dalam peraturan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak diatur mengenai sanksi.

“Dalam Pergub mengenai PSBB di Kota Tangerang Raya memang tidak diatur mengenai sanksi. Seharusnya, sanksi itu diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Bupati (Perbub). Kita berharap, pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan kita kembali menikmati zona hijau seperti sedia kala sebelum ada Covid-19,” ujarnya.  

 

Berita terkait: