Tujuan Kebijakan Publik Hingga Tahapan Pembentukannya, Ketahui Secara Lengkap

Tujuan kebijakan publik tak lain yakni untuk mengatur kehidupan penduduk yang berada di suatu wilayah tertentu agar tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bersama. Kebijakan publik sendiri merupakan suatu komponen yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan di sebuah negara.

Kebijakan publik akan selalu melekat dengan keberlangsungan penyelenggaraan suatu pemerintahan di bawah rezim kekuasaan yang sedang berlangsung. Sehingga, komponen pemerintahan yang satu ini tak dapat dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat membentuk sebuah kebijakan publik, pemerintah tentu membutuhkan banyak pihak yang andil di dalamnya. Sebab, suatu kebijakan publik akan semakin berkualitas apabila semakin banyak stakeholder yang turut menyumbangkan peran di dalamnya.

Bersama dengan para stakeholder terkait, pemerintah pun harus melewati sejumlah tahapan tertentu saat hendak merumuskan kebijakan publik. Melalui tahapan tersebut akhirnya diketahui beberapa permasalahan yang harus segera ditindak lanjuti.

Lantas, sebenarnya apa tujuan kebijakan publik hingga tahapan pembentukannya yang tak dapat dilepaskan dari suatu negara tersebut? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini seperti yang dirangkum dari berbagai sumber.

Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum mengetahui tujuan kebijakan publik, ada baiknya untuk memahami definisi dari kebijakan publik terlebih dahulu. Secara terminologi, kebijakan publik merupakan seperangkat alat yang bersifat otoritatif dan bernilai bagi publik di suatu daerah tertentu.

Secara lebih lanjut, terdapat dua sudut pandang yang dapat digunakan untuk memahami suatu kebijakan publik. Dua hal tersebut berupa kebijakan publik sebagai sesuatu yang mudah dipahami dan kebijakan publik sebagai sesuatu yang mudah diukur.

001 idris rusadi putra

Hana Adi Perdana©2016

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kebijakan publik sebagai sesuatu yang mudah dipahami adalah seperangkat aturan yang diformulasikan untuk mencapai tujuan nasional. Sementara itu, yang dimaksud dengan kebijakan publik sebagai sesuatu yang mudah diukur adalah suatu aturan dari pemerintah bersama rakyat yang memiliki ukuran jelas saat mencapai suatu tujuan tertentu.

Tujuan Kebijakan Publik

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan publik tak lain untuk menghadirkan sebuah pemecahan masalah yang dihadapi oleh suatu negara secara umum di wilayah tertentu. Namun, secara lebih lanjut terdapat beberapa tujuan kebijakan publik yang selalu melekat. Beberapa di antaranya yakni:

  • Tujuan Ilmiah

Tujuan kebijakan publik yang pertama tak lain untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah. Sebab, kebijakan publik tidak akan pernah terlepas dari suatu penelitian ilmiah yang menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan. Penelitian ilmiah tersebut juga merupakan salah satu input atau referensi pada proses penyusunan agenda permasalahan publik.

  • Tujuan Profesional

Tujuan kebijakan publik yang berikutnya adalah untuk menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang tertentu untuk memecahkan permasalahan publik. Maka dari itu, suatu kebijakan publik yang berkualitas tersebut akan selalu berpedoman pada penelitian ilmiah dari para ahli di bidangnya.

  • Tujuan Politik

Tujuan kebijakan publik selanjutnya adalah untuk mendapatkan legitimasi dari publik terhadap suatu rezim tertentu. Kekuasaan akan semakin mendapatkan kekuatan di kala dampak positif dari suatu kebijakan publik tertentu semakin meluas.

Tahapan Pembentukan Kebijakan Publik

Suatu tujuan kebijakan publik akan terselenggara dengan baik dan tepat apabila telah melalui beberapa tahapan pembentukannya. Menurut William Dunn, beberapa tahapan pembentukan kebijakan publik tersebut yakni sebagai berikut:

1. Agenda Setting

Tahapan pertama dari suatu pembentukan kebijakan publik adalah penyusunan agenda. Tahapan ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang administrator publik.

Dalam agenda setting, berbagai masalah yang dikategorikan ke dalam permasalahan publik akan dibahas secara lebih lanjut. Pembahasan tersebut dapat berupa rancangan prioritas masalah publik hingga sumber daya yang dimiliki suatu negara untuk menuntaskan masalah tersebut.

Terdapat beberapa kriteria suatu masalah publik dapat menjadi suatu prioritas kebijakan publik di antaranya adalah telah mencapai titik kritis tertentu, berdampak secara luas, menyangkut rasa emosional banyak pihak, legitimasi kekuasaan dalam masyarakat, hingga suatu masalah yang seringkali dirasakan oleh publik.

akibat penutupan jalan arah istana negara

©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

2. Formulasi Kebijakan Publik

Setelah mendapatkan suatu masalah publik yang menjadi prioritas, langkah selanjutnya adalah penentuan suatu pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah itulah yang kemudian diwujudkan melalui adanya suatu kebijakan publik.

Dalam tahap ini, suatu permasalahan publik mendapatkan banyak alternatif kebijakan publik yang berasal dari para ahli hingga pemangku kepentingan terkait. Pada tahap ini pula suatu kebijakan terbaik akan ditemukan sehingga dapat memecahkan permasalahan publik yang tengah dihadapi.

3. Adopsi Kebijakan Publik

Langkah selanjutnya adalah adopsi kebijakan publik. Proses ini bertujuan untuk mengesahkan satu pemecahan masalah menjadi suatu kebijakan publik yang harus dijalankan pemerintahan bersama para pemangku kepentingan.

Namun, pada praktiknya akan selalu ada pihak yang bersifat oposisi. Hal ini tak lain bertujuan untuk menyeimbangkan lingkungan pemerintahan serta mengawal berjalannya suatu kebijakan publik yang telah dilegitimasi menjadi sebuah aturan bersama.

4. Evaluasi Kebijakan Publik

Langkah terakhir untuk menjalankan tujuan kebijakan publik adalah evaluasi. Secara umum, suatu kebijakan publik akan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu mengenai pencapaian yang mencakup substansi, proses implementasi, hingga dampaknya.

Melalui evaluasi kebijakan publik, pemerintah bersama pemangku kepentingan dapat memperoleh output sekaligus input yang berupa rekomendasi kebijakan selanjutnya. Sehingga tahapan perumusan kebijakan tersebut akan terus berjalan layaknya sebuah siklus yang sempurna demi tercapainya tujuan nasional.

Berita terkait: