Tokoh Papua: Pemekaran Wilayah Permudah Pelayanan Kesehatan

Tokoh Papua, Willem Frans Ansanay mengatakan, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua berdampak sangat positif bagi masyarakat.

“Karakteristik tanah Papua berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu contohnya, luas satu kabupaten di Papua ada yang sama dengan satu provinsi di pulau Jawa,” kata Willem di acara webinar Moya Discussion Group-Unity In Pembanguna Diversity (UID) dengan tema Pembangunan Kesehatan di Papua Melalui Dana Otsus, Sabtu (20/11/2020).

Menurut Willem, Papua harus ditangani serius, terutama pada sektor kesehatan. Hanya saja sejumlah permasalahan di Papua masih ditemui, wilayah yang dekat dengan provinsi saja masih kekurangan bagaimana dengan wilayah lainnya.

“Alokasi anggaran untuk kesehatan itu 15 persen. Seharusnya, sektor kesehatan bisa 25 persen atau 50 persen. Kalau infrastruktur, kan bisa dengan alokasi anggaran lainnya,” tegasnya.

BACA JUGA

DPD Minta Kejelasan Kelanjutan Pemekaran Wilayah

Willem menuturkan, keterbatasan sarana kesehatan dan jarak yang jauh menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan. “Untuk itu, sebagai salah satu solusinya adalah dengan pemekaran wilayah Papua,” tuturnya.

Willem menambahkan, revisi Undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua mengatur sejumlah aspek. Di antaranya, mempertegas rencana pemekaran wilayah atau pemerintah provinsi (Pemprov) di Papua.

“Dilakukan atau penegasan pasal 76 tentang pemekaran daerah Papua. Dengan adanya pemekaran diharapkan pelayanan kesehatan bisa lebih cepat, tepat dan mudah dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Willem mengungkapkan, jika anak milenial ada yang teriak yang berbeda dengan pemerintah Indonesia jangan salahkan mereka. Pasalnya, mereka tidak mendapatkan pelayanan dengan baik atau tidak sampai. Padahal, lanjutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan maka bisa menjadi bencana bagi bangsa Indonesia.

BACA JUGA

Kebijakan Jokowi Dinilai Membawa Harapan dan Kemajuan Papua

“Untuk itu, pengawasan dana otsus Papua harus dilakukan secara menyeluruh, agar dana tersebut terlaksana dengan maksimal. Saya mendorong untuk pemekaran Papua agar pelayanan masyarakat dapat mudah dijangkau,” terangnya.

Sementara itu, pemerhati Papua, Prof Imron Cotan mendukung adanya pemekaran wilayah Papua. Mengingat wilayah Papua begitu luas dengan penduduknya tidak banyak, pelayanan kesehatan agak terhambat. Bisa dibayangkan, untuk menempuh wilayah diperlukan waktu berhari-hari.

“Saya setuju dengan adanya pemekaran untuk kemudahan pelayanan kesehatan di Papua. Sebab, kesehatan faktor utama pemenuhan kebutuhan manusia. Dengan sehat dan pendidikan baik, maka masa depan masyarakat Papua lebih baik,” harapnya.

Berita terkait: