Tjahjo Nilai BIN Selayaknya di Bawah Koordinasi Presiden

– Kementerian Koordinator (Kemko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) tidak lagi mengoordinasikan Badan Intelijen Negara (BIN). BIN dinilai sudah selayaknya berada di bawah koordinasi langsung presiden.

“Penempatan BIN di bawah koordinasi presiden, menjadikan BIN salah satu strategic unit presiden. Memang sebaiknya BIN tidak dikoordinasikan Kemko Polhukam,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo , Senin (20/7/2020).

Pasokan Data dan Masukan BIN Hanya untuk Presiden

Tjahjo mengacu Pasal 4 huruf j Perpres 73/2020 yang menyebyt Kemenko Polhukam juga mengoordinasikan instansi lain yang dianggap perlu. Menurut Tjahjo, hal ini memberikan ruang fleksibilitas bagi presiden dan Kemko Polhukam.

“Jadi ada ruang fleksibilitas bagi presiden dan Kemko Polhukam apabila sewaktu-waktu ingin menempatkan instansi tertentu untuk berada di bawah koordinasi dari Kemko Polhukam. Tentu esuai dengan dinamika pengelolaan dan penanganan isu di bidang Polhukam,” ucap Tjahjo.

Tjahjo pun menyebut, “Dengan demikian, dalam hal terdapat isu di bidang Polhukam yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BIN, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Kemko Polhukam tetap dapat mengoordinasikan instansi pemerintah lainnya yang dianggap perlu, termasuk BIN.”

Tjahjo menjelaskan BIN merupakan alat negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Hal ini sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang (UU) 17/2011 tentang Intelijen Negara, dan Pasal 1 Perpres 90/2012 tentang BIN sebagaimana diubah dengan Perpres 73/2017.

“Kedudukan tersebut menjadikan BIN memiliki posisi yang strategis dalam memberikan dukungan berupa laporan penyelenggaraan intelijen negara secara langsung kepada presiden,” kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Baca juga:  Tepat, BIN Tidak di Bawah Koordinasi Menko Polhukam

Tjahjo Kumolo menuturkan fungsi intelijen dijabarkan dalam UU 17/2011. Misalnya dalam rangka pendeteksian dan peringatan dini terhadap pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman keamanan nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU 17/2011, Tjahjo mengungkap, ancaman dimaksud yaitu setiap upaya yang dinilai dapat membahayakan keselamatan dan kedaulatan bangsa, serta kepentingan nasional. Tidak hanya dalam bentuk aspek Polhukam, melainkan juga ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya.

Tjaho mengatakan dalam pelaksanaan fungsinya, BIN diberikan wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi. Khususnya terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Hal ini termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan/atau kegiatan terorisme, separatisme, dan spionase. Selain itu juga sabotase dengan tujuan mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

“Berangkat dari konstruksi hukum tersebut, maka ruang lingkup Intelijen negara yang dilaksanakan oleh BIN bersifat lintas sektor dan mengharuskan BIN untuk menyelenggarakan fungsi intelijen negara di berbagai sektor pemerintahan dan tidak hanya bersifat sektoral di bidang Polhukam saja,” katanya.

Tjahjo pun menyebut, “Dengan demikian, tidak disebutkannya BIN sebagai lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemko tertentu dapat memberikan fleksibilitas BIN dalam melaksanakan tugasnya secara lintas sektor untuk memberi dukungan strategis kepada presiden.”

Mantan Anggota DPR itu pun menyatakan, konstruksi koordinasi BIN tidak di bawah koordinasi Kemko Polhukam, sama dengan pengaturan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tjahjo menambahkan sesuai Perpres 67/2019, keberadaan Kementerian PPN/Bappenas tidak di bawah koordinasi Kemko tertentu. Sebab Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan nasional yang sangat luas aspek dan ruang lingkupnya.

Berita terkait: