Tim Uji Tuntas Bentukan Edhy Prabowo Diduga Jadi Perantara Suap Eksportir Benur

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) soal proses pembentukan tim uji tuntas ( due diligence ) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Hal ini dilakukan penyidik saat memeriks Edhy sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur, Rabu (13/1/2021).

Diketahui, Edhy menunjuk dua staf khususnya, yakni Andreau Pribadi Misata dan Safri sebagai ketua dan wakil ketua tim uji tuntas. Tim tersebut diduga menjadi perantara suap dari para eksportir benur untuk Edhy. Andreau dan Safri sendiri telah menyandang status tersangka kasus yang sama. “Didalami pengetahuannya (Edhy Prabowo) mengenai alasan dan dasar pembentukan serta penunjukan tim uji tuntas ( due diligence ) Perizinan Usaha Perikanan Budi daya Lobster yang diduga sebagai perantara dalam penerimaan sejumlah fee dari para ekspoktir benih lobster,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/1/2021).

BACA JUGA

Usut Suap Izin Ekspor Benur, KPK Periksa Gubernur Bengkulu

Selain Edhy, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik menjadwalkan memeriksa seorang pegawai negeri sipil, Edwar Heppy sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara pemilik PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito yang menjadi tersangka pemberi suap kepada Edhy. Namun, Edwar Heppy yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu itu mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik. “Yang bersangkutan mengonfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang,” kata Ali.

Diketahui, KPK telah menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua stafsusnya Safri dan Andreau Pribadi Misata; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih; dan Amiril Mukminin ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur. Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito.

Edhy Prabowo dan lima orang lainnya diduga menerima suap dari Suharjito dan sejumlah eksportir terkait izin ekspor benur yang jasa pengangkutannya hanya dapat menggunakan PT Aero Citra Kargo.

Berita terkait: