Tiga Kali Mangkir, Pengacara Bantah Djoko Tjandra Takut Ditangkap

Terpidana dan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Tjandra kembali mangkir atau tidak hadir dalam persidangan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (20/7/2020). Dengan demikian, Joko telah tiga kali mangkir dari persidangan PK yang diajukannya sendiri. Muncul kabar ketidakhadiran Joko Tjandra karena khawatir ditangkap aparat penegak hukum.

Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma membantah kliennya takut ditangkap. Andi mengklaim, buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut tidak hadir karena sakit.

Hattrick Mangkir, Djoko Tjandra Malah Minta Sidang PK Digelar Daring

“Jenis sakitnya saya tidak mengetahui, karena di dalam suratnya sakitnya juga tidak tertulis. Hanya rekomendasi dari dokter dia tetap istirahat,” katanya.

Dalam persidangan ini, Andi membacakan surat yang ditulis dan ditandatangani kliennya di Kuala Lumpur, Malaysia tertanggal 17 Juli 2020. Dalam surat itu, Djoko meminta kepada majelis hakim, agar persidangan digelar secara daring atau teleconference .

Menanggapi surat tersebut, Majelis Hakim menegaskan, sidang hari ini merupakan kesempatan terakhir bagi Djoko Tjandra untuk hadir. Meski demikian, Majelis Hakim memutuskan menunda persidangan hingga pekan depan untuk mendengar pendapat jaksa mengenai permintaan Djoko Tjandra dan terkait proses persidangan.

“Persidangan ditunda ke tanggal 27 Juli 2020. Jam masih sama jam 10.00 WIB. Hadir, tidak perlu dipanggil lagi dan supaya tepat waktu,” kata Ketua Majelis Hakim Nazar Effriadi.

Sidang PK ini telah ditunda sebanyak dua kali, yaitu pada 29 Juni dan 6 Juli 2020. Sidang ditunda karena Djoko Tjandra tidak hadir dengan alasan sedang sakit di Kuala Lumpur, Malaysia.

Diberitakan, Joko buron dan melarikan diri ke Papua Nugini sehari sebelum Mahkamah Agung (MA) membacakan amar putusan yang menerima Peninjauan Kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali. Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Joko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Pengajuan PK oleh Kejagung itu lantaran pada putusan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joko Tjandra divonis bebas dalam perkara korupsi cessie Bank Bali.

Baca juga:  Pengamat: Aziz Syamsuddin Jangan Ikut “Melindungi” Djoko Tjandra

Namun, sehari sebelum putusan MA dibacakan pada Juni 2009, Joko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby. Joko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012.

Setelah lama ‘menghilang’ Joko kembali membuat geger lantaran menginjakkan kaki di Tanah Air tanpa terdeteksi.
Joko sempat membuat KTP elektronik yang dipergunakannya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Namun, Joko Tjandra mangkir dalam dua persidangan PK yang diajukannya di PN Jaksel, yakni pada 29 Juni 2020 dan 6 Juli 2020.

Tim kuasa hukum mengklaim Joko Tjandra sedang dirawat di rumah sakit di Malaysia. Atas ketidakhadirannya, Majelis Hakim menunda persidangan hingga Senin (20/7/2020). Dalam persidangan pada 6 Juli lalu, Majelis Hakim telah mengultimatum kuasa hukum untuk menghadirkan Joko Tjandra pada persidangan hari ini.

Tak hanya membuat KTP elektronik dan mengajukan PK di PN Jaksel, Joko juga sempat membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni 2020, meski paspornya dicabut seminggu kemudian. Bahkan, belakangan Joko diketahui dapat berkeliaran dengan bebas dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat ‘berkat’ surat jalan dan surat bebas Covid-19 yang dikeluarkan dan dibantu oleh Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo.

Buntut dari persoalan ini, Prasetijo dicopot dari jabatannya dan ditahan Provost untuk menjalani pemeriksaan. Tak hanya itu, skandal Joko Tjandra juga membuat Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan mereka. Sementara Joko Tjandra yang telah mengobrak-abrik muruah sejumlah institusi dan lembaga penegak hukum seakan kembali ‘menghilang’ hingga saat ini.

Berita terkait: