Tetap Mundur dari Organisasi Penggerak, PGRI: Dana untuk Subsidi Covid-19 Saja

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof. Unifah Rosyidi, mengapresiasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang akan melakukan evaluasi untuk menyempurnakan Program Organisasi Penggerak (POP). Namun, ia menegaskan, PGRI tetap pada prinsip awal, yakni tetap mundur dari POP. Untuk itu, ia berharap, anggaran yang dialokasikan untuk POP dialihkan ke program lain yang lebih penting pada situasi pandemi ini.

“Saya berharap, Kemdikbud menunda POP dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Enggak usah tergesa-gesa. Uang yang telah dialokasikan untuk POP ini dialihkan untuk subsidi siswa dan sebagainya yang terdampak situasi Covid-19,“ ujar Unifah kepada Suara Pembaruan, Minggu (26/7/2020).

Setelah menerima masukan dari sejumlah pihak, Mendikbud mengatakan, akan melakukan evaluasi lanjutan erhadap POP. Evaluasi ini akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga-lembaga pendidikan.

Menurut Unifah, konferensi pers yang diadakan Kemdikbud Jumat (24/7/2020) lalu secara keseluruhan tidak memberi kejelasan. Sebab, Mendikbud tidak menjelaskan maksud sesungguhnya secara jelas, terkait rancangan program, tata cara rekrutmen ormas, hingga bagaimana proses monitoring .

Selain itu, ia melanjutkan, seharusnya Mendikbud menjelaskan tentang tujuan POP yang sesungguhnya. Pasalnya, PGRI khawatir anggaran senilai Rp 595 miliar tersebut langsung diserahkan kepada ormas dengan tujuan yang berbeda-beda dan tidak fokus pada peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah.

Untuk itu, Unifah mengharapkan, Kemdikbud mendesain POP dengan jelas. Menurutnya, seharusnya Kemdikbud mengetahui bahwa program serupa POP ini bukanlah yang pertama. Skema pelatihan guru paling bagus telah dirancang pada Kurikulum 2013 (K-13).

“Pada Kurikulum 2013 itu, ada rancangan paling bagus untuk pelatihan guru. Bagaimana mengatur narasumber utama, narasumber pengembang, sampai di level paling bawah. Itu suatu program pelatihan guru yang jelas dan sangat masif. Kenapa enggak itu saja yang dikembangkan,” ucap Unifah.

Ia juga menyebutkan, apabila Kemdikbud akan terus menjalankan POP, maka sebaiknya ormas yang dipilih jelas latar belakangnya. Unifah pun mempertanyakan mengapa Kemdikbud tidak melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P4TK) sehingga tak ada kesan pemerintah hanya membagi-bagikan dana di tengah situasi pandemi Covid-19.

Berita terkait: