Tepat, BIN Tidak di Bawah Koordinasi Menko Polhukam

– Keberadaan Badan Intelijen Negara (BIN) yang tidak berada di bawah koordinasi Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dinilai sudah tepat. Sesuai filosofi dan fungsinya, intelijen memang hanya melapor kepada single client, yakni Presiden.

Hal itu dikatakan pengamat intelijen Ridlwan Habib di Jakarta, Sabtu (18/7/2020). Dia menanggapi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Perpres itu resmi diterbitkan pada 3 Juli 2020.

“Bahwa BIN bukan berada di bawah koordinasi Menko Polhukam menurut saya sudah tepat. Dalam konteks intelijen, user intelijen hanya satu yakni Presiden. Jadi, BIN hanya melapor kepada user -nya, yakni Presiden, tidak melalui yang lain,” ujar Ridlwan.

Dikatakan, Perpres 73/2020 itu hanya meneguhkan fungsi dan filosofi intelijen yang mengabdi pada single client , yakni Presiden. Dengan demikian, Ridlwan menegaskan, BIN tidak berkewajiban untuk melapor ke lembaga lain.

Pada Perpres 73/2020 tersebut, Presiden Jokowi mencabut peraturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 43 Tahun 2015. Salah satu pasal yang berbeda dari aturan sebelumnya adalah Pasal 4, yang menyebutkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan mengoordinasikan: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kejaksaan Agung; TNI; Polri; dan instansi lain yang dianggap perlu.

Dengan demikian, di dalam Perpres 73 itu ditegaskan bahwa BIN tidak lagi berada di bawah Kemko Polhukam.

Berita terkait: