Tak Perlu Dikotomikan Normalisasi dan Naturalisasi Sungai

Sejak kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan sudah menyodorkan konsep naturalisasi sungai untuk mengendalikan banjir di Jakarta. Kala itu, Anies menilai konsep naturalisasi sungai lebih manusiawi dan alami dibandingkan dengan normalisasi sungai yang sudah dilakukan sejak era Sutiyoso.

Dalam konsep Anies, sungai hasil naturalisasi nanti akan memperlambat gerakan air dan airnya masuk ke dalam tanah, bukan mempercepat gerakan air menuju laut seperti tujuan normalisasi. Dengan naturalisasi, di pinggiran sungai akan ditanami berbagai tanaman, sehingga bisa menghidupkan ekosistem yang ada di sana. Anies pun berjanji tidak akan melakukan penggusuran warga di pinggiran sungai atau kali.

Dua tahun setelah, yakni 25 Maret 2019, Anies menandatangani Pergub Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air (SDA) secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi. Dalam pergub tersebut dijelaskan konsep naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir serta konservasi. Pelaksanan naturalisasi sungai dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta.

Secara umum, naturalisasi sungai terdiri dari aspek penataan RTH, aspek penyediaan prasarana dan sarana umum, aspek pengelolaan sumber daya air dan sanitasi, aspek ekologi lingkungan, aspek pengelolaan sampah dan pemantauan kualitas air serta aspek pemberdayaan masyarakat. Di dalam pergub itu juga dijelaskan bahwa naturalisasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan tiga hal, yakni ketersediaan lahan, tetap mempertahankan kapasitas optimal tampungan pada prasarana sumber daya air untuk pengendalian banjir, dan bertujuan untuk mengembalikan ekosistem pada prasarana sumber daya air. Namun, sampai saat ini program tersebut belum berjalan sesuai harapan.

BACA JUGA

Wagub: Normalisasi dan Naturalisasi Sungai Kurangi Banjir di Jakarta

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Nirwono Joga menilai program normalisasi dan naturalisasi sungai tidak perlu diperdebatkan dan dipertentangkan. Kedua program tersebut seharusnya dipadukan dalam penataan sungai di Jakarta sebagaimana terjadi di banyak kota di Eropa, Australia dan Amerika Serikat.

“Jadi, keduanya tidak perlu dipedebatkan apalagi dipertentangkan. Dipadukan saja untuk menata air di Jakarta,” ujar Nirwono saat dihubungi, Kamis (25/2/2021).

Normalisasi, kata Nirwono, erat kaitannya dengan betonisasi dan naturalisasi terkait penghijauan sungai dan bantaran sungai dengan tanaman. Naturalisasi sebenarnya termasuk dalam normalisasi sungai. Jadi, normalisasi sebenarnya mencakup konsep naturalisasi untuk menghijaukan kembali bantaran sungai agar tanaman bisa menyerap air luapan dan mengurangi debit air banjir.

Normalisasi adalah upaya-upaya mengembalikan atau mempertahankan bentuk alami sungai yang berliku-liku secara alami, memperlebar kembali badan sungai dan mengeruk kedalaman sungai agar kapasitas daya tampung sungai mendekati daya tampung semula dan ideal. Sementara naturalisasi, lanjut Nirwono, adalah upaya mengembalikan bentuk sungai ke kondisi alami, meliak-liuk bak ular, tampang melintang bervariasi, dan ditumbuhi tanaman lebat sebagai habitat organisme tepian sungai. Bantaran sungai dihijaukan dengan tanaman yang berfungsi sebagai hidrolis-ekologis alami, mencegah erosi dasar dan tebing sungai, serta meredam banjir.

“Saat hujan, tanaman di sepanjang sungai akan menghambat kecepatan aliran, muka air naik dan menggenangi bantaran dan tanaman di jalur hijau, yang secara alami memang dibutuhkan untuk ekosistem pendukung kelangsungan keanekaan hayati tepian sungai. Banyak kota di Eropa, Australia, dan Amerika Serikat, yang memadukan pendekatan normalisasi dan naturalisasi dengan serasi dalam penataan sungainya,” jelas Nirwono.

Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta 2030, badan 13 sungai utama akan diperlebar dari saat ini 15-20 meter menjadi 35-50 meter dan bantaran sungai kiri-kanan 7,5-15 meter, juga pengerukan kedalaman sungai dari 2-3 meter ke 5-7 meter. Sementara itu, untuk sungai pendukung, dari lebar 5-10 meter ditambah menjadi 10-15 meter dan bantaran sungai 5-7,5 meter.

“Peta alur sungai akan memastikan kawasan mana yang masih bisa dilakukan naturalisasi penuh, perpaduan naturalisasi dan normalisasi, serta ‘terpaksa’ normalisasi karena keterbatasan lahan dan ruang yang tersedia dengan seminimal mungkin merelokasi warga. Membenahi sungai bukan pilihan, melainkan sebuah keharusan,” tegasnya.

Pakar sumber daya air dari Universitas Indonesia (UI) Toha Saleh menilai normalisasi sungai dan kali adalah cara paling ampuh untuk mengendalikan banjir di Jakarta. Namun, normalisasi itu harus dilakukan serentak di seluruh sungai di Jakarta. Agar program normalisasi itu berhasil, maka Pemprov DKI Jakarta harus berani melakukan relokasi warga, terutama yang tinggal di bantaran sungai.

“Yang harus dilakukan sekarang adalah merelokasi warga di bantaran sungai. Pemprov DKI punya banyak ahli dalam pengendalian dan pengelolaan banjir, tetapi yang penting adalah eksekusinya,” ujarnya.

Toha mengaku pernah bertukar pikiran dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil soal banjir di Jakarta. Dari obrolan itu bisa disimpulkan perlunya keberanian dari Pemprov DKI untuk merelokasi warga. Warga yang memiliki KTP DKI Jakarta yang terkena program relokasi selayaknya mendapatkan kompensasi, sementara warga yang tidak memiliki KTP Jakarta, tidak perlu mendapatkan kompensasi.

“Bentuk kompensasi itu bermacam-macam. Misalnya, memberikan hunian yang layak berupa rusunami atau rusunawa di sekitar Jakarta, seperti yang pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Yang selama ini terjadi, warga yang direlokasi mengeluh karena di tempat baru tak memiliki pekerjaan,” jelasnya.

Toha mengatakan, selain melebarkan kali sekaligus merelokasi warga, Pemprov DKI juga harus melanjutkan proyek sodetan yang sekarang ini terbengkalai. “Kalau mau, pelebaran sungai dikerjakan bersamaan dengan meneruskan sodetan yang terbengkalai. Kalau sodetan dibiarkan, maka akan terus terjadi masalah,” tuturnya.

Menurut Toha, nasib pembangunan sodetan Kali Ciliwung di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, menuju ke Kanal Banjir Timur (KBT) masih belum pasti. Meski Pemprov DKI dan BBWSCC pada 2019 sudah mencabut kasasi mereka terhadap warga, proyek belum dapat berjalan karena sejumlah warga belum setuju dengan nilai ganti rugi atas rumah mereka yang terdampak proyek.

“Kalau mau, pelebaran sungai harus dikerjakan bersamaan dengan meneruskan sodetan yang terbengkalai. Kalau sodetan dibiarkan, maka masalah di Ibu Kota akan terus terjadi,” ujarnya.

Toha memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk keperluan pelebaran sungai sekaligus merelokasi warga bantaran kali yang terdampak sekitar Rp 10 triliun. “Memang tidak mudah untuk membujuk warga bantaran kali yang terdampak untuk pindah, karena mereka sudah pintar. Mereka tahu harga pasaran tanah,” ujar Toha.

Nirwono Joga juga menyebutkan pilihan apa pun dari Pemprov DKI, baik normalisasi maupun naturalisasi, membutuhkan relokasi warga dari pinggiran sungai. Keduanya membutuhkan lahan yang besar untuk memperlebar dan memperdalam sungai dalam meningkatkan kapasitas serta memiliki sempadan yang optimal. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang diterapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Garis sempadan sungai harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, tata ruang kota, kondisi sosial-budaya masyarakat setempat, serta ketersediaan jalan akses bagi kegiatan pengawasan dan pemeliharaan sungai.

“Pemerintah DKI berkewajiban menertibkan semua bangunan yang berada di dalam sempadan sungai, mengembalikan fungsi sempadan sungai, serta merelokasi permukiman warga. Badan sungai difungsikan kembali sebagai pengendali banjir, penyuplai cadangan air, dan pelestarian ekosistem habitat satwa liar,” terangnya.

Karena itu, Nirwono mendorong Pemprov DKI untuk memperkuat sosialisasi kepada warga di sekitar bantaran sungai agar secara sukarela mau direlokasi tempat terdekat yang aman dari bencana, ke permukiman hunian (vertikal) yang lebih layak huni dan terpadu. Warga juga perlu diberikan pengetahuan dan wawasan mengenai risiko tinggal di daerah rawan banjir dan longsor.

BACA JUGA

Kendalikan Banjir, DKI Jakarta Tetap Normalisasi Sungai

Ekstrem
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menyebutkan Pemprov DKI Jakarta seharusnya belajar dari pengalaman awal tahun 2020 saat banjir membuat sejumlah wilayah lumpuh. “Sekarang terjadi hujan ekstrem, seharusnya penanganannya dengan cara ekstrem juga untuk menata air yang tercurah dari hujan ekstrem tersebut,” ujarnya.

Penanganan dengan cara ekstrem, di antaranya dengan menormalkan sungai untuk meningkatkan kapasitas daya tampung. “Mau tidak mau, normalisasi sungai segera dilaksanakan untuk meningkatkan daya tampung debit air,” ujarnya.

Ahli hidrologi Firdaus Ali juga meminta Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembebasan lahan agar normalisasi sungai yang tertunda sejak tiga tahun lalu dapat dilanjutkan kembali.

“Masyarakat juga harus menyadari, mereka tinggal di daerah yang rawan banjir dan genangan dan bersedia untuk dipindahkan tetapi juga pemerintah daerah harus bisa memberikan penawaran yang menarik untuk warga agar bisa pindah,” ujarnya.

Pemerintah daerah sebagai otoritas yang bertanggung jawab kepada warganya harus mampu menyelesaikan persoalan banjir yang kerap dialami masyarakat. “Jangankan banjir sehari, banjir sejam saja itu merupakan tanggung jawab kita (pemerintah) untuk menyelesaikannya,” imbuhnya.

Menurutnya, tidak ada warga yang merasa nyaman dengan kondisi banjir hingga berhari-hari. Masyarakat pasti akan terganggu, tetapi pilihan mereka terbatas.

“Daya tampung air terbatas, sehingga Pemprov DKI juga harus bekerja keras untuk meningkatkan daya tampung. Tidak ada pilihan lain, kecuali melakukan normalisasi, memperbesar kapasitas angkut saluran, serta kapasitas tampung air. Tidak ada pilihan lain,” tegasnya.

Berita terkait: