Subsidi Listrik Tepat Sasaran Bisa Hemat Rp 22 Triliun

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, pemerintah memproyeksikan adanya penghematan sebesar Rp 22,12 triliun pada tahun depan jika subsidi listrik disalurkan tepat sasaran sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Rida, subsidi listrik 2022 diperkirakan mencapai Rp 61,6 triliun. Hitungan ini dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,7%, inflasi 3%, nilai tukar Rp 14.450, dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) US$ 50 per barel. Namun, besaran subsidi ini masih bisa ditekan jika subsidi listrik tepat sasaran dijalankan. Subsidi tepat sasaran ini dengan memilah lagi pelanggan rumah tangga 450 volt ampere (VA) sesuai DTKS. Saat ini, sekitar 58% dari total subsidi listrik diserap oleh pelanggan 450 VA. Padahal, tidak semua pelanggan 450 VA ini masuk DTKS. Hanya 9,3 juta pelanggan yang terdaftar dalam DTKS.

“Kalau pakai DTKS, ada 15,2 juta pelanggan yang secara data harus dikeluarkan. Kira-kira penghematannya itu mencapai Rp 22,12 triliun, jadi (subsidi listrik) tinggal Rp 39 triliun,” kata Rida Rabu (7/4/2021).

BACA JUGA

Mulai Hari Ini, Token Listrik PLN Gratis Bisa Diklaim!

Namun, tambah Rida, angka 15,2 juta pelanggan ini masih dapat berubah sejalan dengan DTKS. Saat ini, pihaknya tengah meminta DTKS terbaru kepada Kementerian Sosial. Setelahnya, pihaknya bersama PLN akan melakukan pemadanan data dengan melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Selain memastikan data akurat, pihaknya juga menekankan pentingnya sosialisasi sebelum subsidi tepat sasaran dijalankan.

Skenario lain yang juga telah disusun pemerintah, lanjutnya, yakni subsidi listrik langsung ke masyarakat. Dengan asumsi pemilahan pelanggan 450 VA belum dilakukan, jumlah pelanggan rumah tangga penerima subsidi tercatat sebanyak 32,5 juta pelanggan. Subsidi listrik untuk pelanggan ini mencapai Rp 47,06 triliun. Dengan subsidi langsung, pemerintah akan memberikan sejumlah dana langsung ke pelanggan ini. “Kami lakukan exercise untuk dua golongan itu diberikan (subsidi langsung) sekitar Rp 60.000-120.000 per pelanggan per bulan, maka akan ada penghematan subsidi,” jelas Rida.

Penghematan subsidi ini berkisar Rp 6,13-27,57 triliun tergantung besaran subsidi langsung yang diberikan.

Tariff Adjustment
Rida melanjutkan, pemerintah juga tengah mempertimbangkan penerapan kembali tariff adjustment yang dihentikan sejak 2017 lalu. Saat ini terdapat 13 golongan pelanggan listrik nonsubsidi yang seharusnya tarif listriknya berfluktuasi mengikuti pergerakan inflasi, ICP, dan kurs. Namun, tarif listrik golongan ini tidak lagi bergerak sejak 2017 lalu sehingga menimbulkan kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah ke PLN. “Jadi kalau triwulan III 2021 ini 13 golongan kalau tidak disesuaikan tarifnya maka ada kompensasi,” tuturnya.

BACA JUGA

Pemerintah Akan Ubah Skema Subsidi Jadi Berbasis Orang

Penerapan kembali tarif adjustment akan menaikkan tagihan listrik masyarakat mampu. Namun, kenaikan untuk pelanggan rumah tangga disebutnya relatif kecil. “Misalnya kalau (pelanggan) 900 VA naiknya Rp 18.000 per bulan, 1.300 VA naiknya Rp 10.800 per bulan, lalu R2 mungkin naiknya Rp 31.000 per bulan, R3 naiknya Rp 101 ribu per bulan dan seterusnya,” jelas Rida.

Kenaikan tagihan signifikan, kata dia, akan terjadi untuk pelanggan industri. Bahkan untuk industri besar kenaikan tagihan listrik akan menyentuh Rp 2,9 miliar per bulan. Namun memang pelanggan golongan ini adalah industri-industri besar, seperti industri semen serta makanan dan minuman. Karena itu lah, pihaknya masih mempertimbangkan apakah penerapan kembali tariff adjustment diberlakukan sekaligus untuk seluruh golongan pelanggan atau golongan tertentu saja. “Kemudian apakah disesuaikan sekaligus (naik sesuai pergerakan inflasi, CIP, dan kurs terkini) atau bertahap. Kami sudah ada skenario untuk kompensasinya,” tutur Rida.

Rida mengungkapkan, potensi penghematan subsidi listrik nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan layanan kelistrikan. Beberapa di antaranya yakni untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, meningkatkan mutu pelayanan seperti listrik menyala 24 jam, subsidi pemasangan baru untuk rumah tangga tidak mampu, program konversi PLTD ke energi terbarukan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta bundling kompor listrik untuk rumah tangga hingga golongan 1.300 VA.

Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal (BKF), subsidi listrik konsisten naik dari Rp 45,74 triliun di 2017 menjadi Rp 48,1 triliun di 2018, Rp 52,66 triliun di 2019, dan mencapai Rp 61,1 triliun pada tahun lalu. Kompensasi tarif listrik juga naik dari Rp 7,5 triliun di 2017 melejit ke Rp 23,17 triliun di 2018. Selanjutnya, kompensasi turun tipis menjadi Rp 22,25 triliun di 2019 dan hanya Rp 17,9 triliun pada 2020. Sehingga, total subsidi dan kompensasi listrik terus meningkat dari Rp 53,24 triliun di 2017 menjadi Rp 71,27 triliun pada 2018, Rp 74,91 triliun (2019, )dan menyentuh Rp 79 triliun pada 2020.

Berita terkait: