Struktur Berubah, KPK Ditantang Bongkar Kasus di Sektor Keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengubah struktur organisasi melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) 7/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) KPK. Dengan penambahan Kedeputian dan Direktorat dalam struktur yang baru, KPK ditantang tetap optimal memberantas korupsi, salah satunya di industri keuangan yang sedang marak terjadi kasus gagal bayar.

Pengamat ekonomi dan politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, bertambahnya jumlah Deputi dan Direktur di KPK sepatutnya diikuti dengan peningkatan kinerja lembaga antikorupsi dalam mengungkap skandal korupsi yang merugikan negara. Termasuk potensi adanya praktik korupsi sehubungan dengan merebaknya kasus gagal bayar di industri keuangan Indonesia.

“Selama ini KPK lebih jago tangkap tangan tapi KPK belum berbuat banyak pada pembenahan sektor keuangan. KPK harus memiliki pemahaman bahwa pembenahan sektor keuangan adalah kunci bagi penyelamatan ekonomi negara,” kata Salamuddin, Jumat (20/11/20).

BACA JUGA

KPK: Perubahan Struktur untuk Akselerasi Pemberantasan Korupsi

Salamuddin menegaskan, dengan menindak kasus korupsi di industri keuangan, KPK berkontribusi pada kemajuan ekonomi negara. Hal ini mengingat, terdapat jutaan orang yang dirugikan akibat adanya dugaan kongkalikong antara pengusaha dengan sejumlah oknum pejabat, hingga otoritas pengawas.

Untuk itu, dengan struktur baru yang dinilai sebagian kalangan menggemuk, Salamudin berharap memiliki konsentrasi di dalam upaya pemberantasan korupsi demi membenahi sektor keuangan sekaligus turut berkontribusi dan berkolaborasi dalam reformasi sektor keuangan. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Apalagi, dalam struktur baru, terdapat sejumlah unit kerja yang berkaitan dengan industri keuangan seperti Direktorat Pelacakan Aset, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dan Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi.

BACA JUGA

KPK Jebloskan Eks Pejabat Pemkot Bandung ke Lapas Sukamiskin

“Sekarang legistimasi KPK sedang turun, tapi dia dapat mengembalikan kepercayaan publik apabila KPK dapat membenahi sektor keuangan. Sekarang momentumnya untuk masuk dengan kondisi sektor keuangan yang serampangan begini,” tegasnya.

Berdasar informasi, terdapat belasan perusahaan di sektor keuangan yang mengalami masalah akibat adanya manipulasi hingga praktik korupsi. Presiden Joko Widodo pun pernah menginstruksikan agar segera dilakukan reformasi pada sektor keuangan demi menghentikan kerugian yang dialami masyarakat. Namun, jumlah kasus gagal bayar di industri keuangan kian bertambah akibat lambannya penanganan dan minimnya pengawasan. Untuk itu, Salamuddin mendesak KPK segera turun tangan membongkar kasus di sektor keuangan.

“Kalau KPK berhasil menata ini, tentu kredit poin bagi KPK karena sektor keuangan adalah kunci ekonomi negara. Jadi jangan cuma yang APBN yang diberesin , masih banyak uang lain yang beredar di perbankan, asuransi dan lembaga keuangan lainnya,” kata Salamuddin.

Berita terkait: