Soal Pengganti Artidjo Alkostar, Dewas KPK Masih Tunggu Jokowi

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut pihaknya masih menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari pengganti anggota Dewas KPK yang meninggal dunia beberapa waktu lalu, Artidjo Alkostar.

Diketahui, Artidjo yang merupakan mantan Hakim Agung meninggal dunia karena sakit dalam usia 72 tahun pada Minggu (28/2/2021) lalu.

“Kami sudah menyampaikan ke Presiden karena akan ditentukan oleh Presiden dan ditetapkan oleh Presiden lewat Keppres. Itu sudah kami sampaikan,” kata Tumpak di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Tumpak mengaku belum tahu siapa yang akan menggantikan koleganya itu. Sebab, proses pencarian pengganti Artidjo masih terus berlangsung. “Kita belum dapat surat keputusan itu dan tentunya masih berproses di Sekretariat Negara. Saya belum tahu calonnya siapa,” tegasnya.

BACA JUGA

KPK Laporkan Pegawainya yang Curi 1,9 Kg Emas ke Polisi

Tumpak berharap, Presiden dapat segera mengambil keputusan. “Kami merasa makin cepat makin baik tapi kan kami enggak bisa mendesak juga,” ungkapnya.

Mekanisme pergantian anggota Dewas KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK.

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PP tersebut menjelaskan Ketua dan Anggota Dewas diberhentikan apabila meninggal dunia. Kemudian, Pasal 15 ayat (2) aturan yang sama menyebutkan atas kekosongan jabatan anggota Dewas, maka Ketua Dewas harus menyampaikannya ke Presiden paling lama 3 hari.

Sementara UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan Ketua dan Anggota Dewas periode 2019-2023 ditunjuk dan diangkat untuk pertama kali oleh Presiden. Dengan demikian, pengganti Artidjo akan ditunjuk oleh Presiden.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK telah berkirim surat ke Presiden Jokowi untuk memohon pencarian pengganti Artidjo. Surat ini dikirimkan sekitar satu bulan lalu, tepatnya pada 2 Maret.

Diketahui, Artidjo Alkostar meninggal dunia dalam usia 72 tahun pada Minggu (28/2/2021) sekitar pukul 14.00 WIB. Almarhum dimakamkan di Kompleks Pemakaman Kompleks Pemakaman UII, Kampus Terpadu Universitas Indonesia (UII), Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta, Senin (1/3/2021).

Artidjo sebelumnya masih nampak prima dalam menjalankan pekerjaan sebagai anggota Dewan Pengawas KPK pada Jumat (26/2/2021) di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta. Namun pada Minggu siang, sekitar pukul 14.00 WIB, sopir Artidjo menghubungi ajudan karena kamar Artidjo di Apartemen Springhill Terrace Residence Tower Sandalwood, lantai 6 no.6-h tidak bisa dibuka.

BACA JUGA

Curi Barang Bukti Korupsi Berupa Emas 1,9 Kg, Pegawai KPK Dipecat

Saat pintu unit didobrak, Artidjo ditemukan sudah tidak sadarkan diri dan kemudian dinyatakan telah meninggal dunia. Jenazah Artidjo lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Artidjo meninggal dunia karena sakit jantung dan paru-paru. Artidjo merupakan mantan Hakim Agung yang pensiun pada 22 Mei 2018 setelah genap berusia 70 tahun.

Selama bertugas sebagai seorang Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA), Artidjo menyelesaikan berkas di MA sebanyak 19.708 perkara. Artidjo kerap memberikan vonis berat pada pelaku korupsi.

Ketegasan Artidjo pernah dirasakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Saat itu permohonan kasasinya ditolak sehingga dirinya tetap dihukum seumur hidup. Selain itu, ada nama Luthfi Hasan lshaaq (LHI), mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, yang menerima keputusan serupa.

Sebelumnya, LHI divonis 16 tahun, akan tetapi MA memperberat vonisnya menjadi 18 tahun dan menambah hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Artidjo juga pernah menangani kasus Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Irjen Djoko Susilo, dan Sutan Bhatoegana.

BACA JUGA

Kewenangan Dewas KPK Dianggap Masih Minim

Ketegasan Artidjo dalam mengadili perkara korupsi, membuat koruptor gentar untuk mengajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) selama Artidjo bertugas.

Namun, setelah Artidjo pensiun, para koruptor berbondong mengajukan PK. Sebagian dari mereka mendapat pengurangan masa hukuman.

Sejak 2019 hingga saat ini, terdapat 23 terpidana korupsi yang hukumannya dikurangi MA melalui putusan PK. Sementara saat ini terdapat lebih dari 35 bahkan mencapai 50 terpidana perkara korupsi yang ditangani KPK yang sedang mengajukan PK dan belum diputus MA.

Berita terkait: