Soal Pam Swakarsa, Pengamat Ingatkan Tragedi 1998

Pernyataan calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) menimbulkan pro dan kontra. Wacana itu dilontarkan Sigit dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri yang diselenggarakan Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021) lalu.

Sebab istilah Pam Swakarsa terlanjur identik dengan kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk oleh otoritas keamanan untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) pada tahun 1998 lalu. Akibatnya perang antar sipil (mahasiswa vs Pam Swakarsa) pun pecah saat itu dan berbuntut korban jiwa. Peristiwa ini disebut dengan Tragedi Semanggi.

“Tanyalah dulu kepada (calon) Kapolri, Pam Swakarsa macam apa yang ingin beliau bangun? Kalau yang dimaksud adalah membangun kelompok-kelompok sadar hukum dan berinisiatif menciptakan keamanan-ketenteraman di lingkungan sekitar, maka boleh jadi itu merupakan realisasi perpolisian masyarakat ( community policing ),” kata dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Reza Indragiri Amriel saat dihubungi Minggu (24/1/2021).

BACA JUGA

Rabu, Komjen Sigit Dilantik Jadi Kapolri Baru

Jika yang dimaksud adalah community policing, masih kata Reza, maka ini adalah hal positif. Pasalnya, sudah lama sekali Polri tidak lagi mengusung community policing sebagai filosofi kerjanya—berbeda dengan Kapolri sekian periode silam. Community policing menjadi semakin penting dewasa ini ketika Polri terkesan menjadi terlalu fokus hanya mengerjakan fungsi penegakan hukum.

“Itu pun kerap dikritik karena Polri dianggap publik punya persoalan besar terkait procedural justice dan distributive justice. Nah, kedua isu itu bisa diatasi lewat digencarkannya kembali community policing,” sambungnya.

Esensi lain Pam Swakarsa, jika dibangun secara konstruktif, juga merefleksikan perlibatan masyarakat. Dalam kerja polisi, partisipasi adalah adalah salah satu unsur penting di samping fairness, neutrality, respect, dignity, dan trustworthy .

“Jadi, lihat saja bagaimana unsur-unsur tersebut bisa juga terpenuhi seandainya gagasan Pam Swakarsa benar-benar terealisasi. Dan jika Pam Swakarsa dalam kesehariannya malah memunculkan penilaian publik bahwa Polri menjauh dari unsur-unsur tersebut, maka, jelas, Pam Swakarsa kontraproduktif bagi Polri,” ingatnya.

Dibagian lain pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto yang dihubungi secara terpisah mengatakan Pam Swakarsa atau pengamanan swakarsa sebenarnya bukan barang baru.

Dalam UU 2 tahun 2002 tentang Polri, khususnya Pasal 3 (1) disebut, “Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus; b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.”

“Sebagai bentuk partisipasi masyarakat di bidang keamanan, Pam Swakarsa tentunya memang dibutuhkan untuk membantu rasio polisi yang jauh dari ideal. Hanya saja partisipasi masyarakat di bidang keamanan tersebut tentunya dibangun dengan lebih konstruktif,” ingatnya.

Mantan Kapolri Jenderal Awaloedin Djamin, yang kemudian dinobatkan jadi bapak satpam, memisahkan antara partisipasi masyarakat dalam security modern yakni satpam dengan security tradisional yakni satuan keamanan lingkungan (Satkamling).

“Tapi memang ada stereotip tentang Pam Swakarsa yang berkonotasi negatif karena menjadi persoalan konflik horizontal dengan masyarakat pasca reformasi 98,” sambungnya dan menambahkan security modern atau satpam sebenarnya pernah diatur dalam perkap 24/2007 tentang sistem manejemen pengamanan.

Namun ketika muncul Peraturan Polisi nomor 4/2020 tentang Pam Swakarsa ini kembali menjadi dirancukan antara Satpam dengan Satkamling yang tradisional. Pembinaan terkait Pam Swakarsa ini sebenarnya juga sudah dilakukan sejak lama di Dirbinmas, Baharkam Polri.

“Problemnya adalah Pam Swakarsa yang berbasis security industri yang seharusnya semakin dibangun mengikuti perkembangan zaman menjadi set back karena seolah sama dengan Pam Swakarsa berbasis tradisional. Juga tidak menutup kemungkinan Satkamling tradisional tersebut bisa jadi akan menjadi beban masyarakat. Ujung-ujungnya tentu saja muncul masalah baru, yakni premanisme,” ingatnya.

Lalu bagaimana Pam Swakarka yang dimaksud Komjen Sigit?

Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono memastikan Pam Swakarsa yang ingin dihidupkan kembali oleh Sigit berbeda dengan Pam Swakarsa pada 1998. “Kami memahami kita semua punya trauma dengan kasus 98, Pam Swakarsa seperti dahulu memang dipergunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingannya,” kata Rusdi, dalam diskusi daring, Jumat (22/1/2021). “Tetapi yang dimaksud dengan Pam Swakarsa di sini bagaimana masyarakat memiliki keinginan, kemauan secara pribadi mereka mengamankan lingkungannya,” yakin Rusdi.

Berita terkait: