SMA/SMK Sederajat di Banten Tetap Belajar secara Daring

Pelaksanaan kegiataan belajar mengajar untuk tingkat SMA/SMK dan sederajat baik negeri maupun swasta di wilayah Banten hingga saat ini belum diizinkan tatap muka atau tetap mengggunakan sistem daring atau online . Kegiatan belajar mengajar tatap muka belum diizinkan meski saat ini, wilayah Provinsi Banten masuk zona kuning.

“Untuk sekolah, khususnya SMK/SMA sederajat yang menjadi kewenangan provinsi masih dilakukan melalui daring. Dalam  hal kesulitan jaringan internet, silakan tanyakan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Nana Suryana, ketika dihubungi SP, Selasa (28/7/2020) sore.

Sebelumnya Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan sekolah-sekolah yang terletak di desa terpencil dan mengalami kesulitan sinyal handphone (Hp) diizinkan untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar tatap muka secara terbatas. 

Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, untuk SMA/SMK dan SKh Negeri yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Gubernur Wahidin Halim mengatakan, saat ini Banten masih melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)) dalam rangka penanganan Covid-19.

“Sekolah diperkirakan masuk bertatap muka di bulan Desember 2020. Belajar mengajar saat ini melalui sistem daring atau online. Saya tidak ingin ada cluster baru, dan tetap waspada terhadap pandemi ini,” tegas Wahidin Halim, Selasa (14/7/2020) lalu.

Namun, Wahidin mengatakan pihaknya mengizinkan sekolah di daerah yang mengalami sulit sinyal dan kelas praktikum melakukan kelas tatap muka secara terbatas.

“Peralatan difasilitasi dan disediakan sekolah. Syaratnya, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat,” ujarnya.

Wahidin mengatakan, pihak sekolah di daerah yang masih sulit signal dimungkinkan untuk melakukan pertemuan tatap muka terbatas dengan menggunakan protokol kesehatan yang diawasi oleh guru langsung. Dikatakannya, sekolah secara terbatas boleh menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dari anggaran APBD Provinsi Banten untuk penyediaan pulsa atau pembelian kuota internet bagi para siswa.

“Jangan jadi beban baru buat para orang tua,” ujar Wahidin.

Sementara itu untuk kelas praktikum yang dilaksanakan oleh sekolah kejuruan seperti SMK, Gubernur Banten memberikan izin secara terbatas dengan cara shift bergantian agar tetap memperhatikan social distancing dan melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, penyediaan tempat cuci tangan, dan lain-lain.

Ketika dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten M Yusuf, tidak memberikan jawaban. Telepon selulernya ketika dihubungi dalam kondisi aktif namun pernah diangkat. Tidak hanya itu, pesan melalui aplikasi Whatsapp pun tidak pernah direspon. 

 

Berita terkait: