Skandal Djoko Tjandra, Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Brigjen Prasetijo

Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota pembelaan atau pleidoi mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo yang menjadi terdakwa perkara dugaan suap pengurusan penghapusan nama terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra . Jaksa menilai nota pembelaan yang dibacakan Prasetijo dan penasihat hukumnya dalam persidangan Senin (15/2/2021) lalu tidak didukung dengan argumentasi yang kuat.

“Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa nota pembelaan Terdakwa dan penasihat hukum tidak didukung argumentasi ataupun alasan yang kuat,” kata Jaksa saat membacakan replik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/2/2021).

Jaksa menilai Prasetijo telah terbukti menerima uang USD 100.000 dari Djoko Tjandra. Selain itu, Prasetijo terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, untuk mengurus penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan di Ditjen Imigrasi. Atas perbuatannya, Jaksa meyakini Prasetijo terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Kualifikasi peran dan perbuatan terdakwa Prasetijo Utomo adalah sebagai pelaku turut serta dengan Irjen Napoleon Bonaparte dalam peristiwa pidana yang menerima pemberian atau janji dalam konteks tindak pidana penyertaan yang dilakukan terdakwa dalam mewujudkan adanya delik atau tindak pidana korupsi berupa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima uang dari Joko Soegiarto Tjandra untuk menghapus status DPO di Imigrasi,” kata Jaksa.

BACA JUGA

Irjen Napoleon Klaim Jadi Korban Malapraktik Penegakan Hukum Demi Muruah Polri

Dalam replik atau tanggapan atas pembelaan Prasetijo ini, Jaksa juga meminta Majelis Hakim menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan Prasetijo. Dalam surat tuntutan, Jaksa menilai Prasetijo tidak berhak menyandang status JC lantaran menjadi pelaku utama atas penerimaan suap dari Joko Tjandra dan aktif dalam proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar DPO.

“Terkait permohonan menjadi Justice Collaborator, maka tetap pada pendapat kami sebagaimana dalam surat tuntutan yang sudah kami bacakan yang pada pokoknya terhadap terdakwa Prasetijo Utomo tidak menjadi Justice Collaborator,” kata Jaksa.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Prasetijo. Jaksa meyakini Prasetijo terbukti menerima suap sebesar USD 100 ribu dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra. Suap melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi itu diterima Prasetijo agar membantu proses penghapusan nama Joko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Perbuatan itu dilakukan Prasetijo bersama-sama Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Polri.

Berita terkait: