Skandal Djoko Tjandra Dapat Dikategorikan Obstruction of Justice

Skandal terpidana dan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, D joko Tjandra telah mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia.

Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji mengatakan aparat ataupun siapapun pihak yang membantu Djoko Tjandra dapat dikategorikan menghalangi proses penegakan hukum atau obstruction of justice . Bahkan, para pihak yang membantu Djoko Tjandra dinilai telah melecehkan sistem peradilan pidana di Indonesia. “Memang perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice dan pelecehan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana,” kata Indriyanto kepada SP , Minggu (19/7/2020).

Untuk itu, Indriyanto meminta semua pihak yang terlibat membantu secara langsung maupun tidak langsung sudah sepatunya diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Semua pihak terkait yang membantu langsung atau tidak langsung bertanggung jawab secara etika dan hukum,” tegas Indriyanto.

Baca juga:  Kasus Djoko Tjandra Picu Konflik Pimpinan DPR dan Komisi III

Dikatakan Indriyanto, skandal Djoko Tjandra terjadi karena merosotnya integritas moral aparat penegak hukum. Menurutnya, tidak masuk akal jika skandal ini hanya disebut kelalaian. Menurutnya, skandal ini lebih mengarah pada kesadaran untuk melanggar etika dan hukum. Untuk itu, integritas moral penegak hukum sudah sepatutnya diperbaiki melalui sistem edukasi. “Ini kesadaran pelanggaran etika dan hukum. Perbaikan Integritas moral penegak hukum dikembalikan kepada peningkatan sistem edukasi moral integritas dan individual moral penegak hukum,” katanya.

Diketahui Joko yang buron sejak 2009 kembali ke Tanah Air tanpa terdeteksi. Tjoko sempat membuat KTP elektronik yang dipergunakannya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Tak hanya itu, Djoko juga sempat membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni 2020, meski dicabut seminggu kemudian.

Bahkan, belakangan Djoko diketahui dapat berkeliaran dengan bebas dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat ‘berkat’ surat jalan yang dikeluarkan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo. Buntut dari persoalan ini, Prasetijo dicopot dari jabatannya dan ditahan Provost untuk menjalani pemeriksaan. Tak hanya itu, skandal Djoko Tjandra juga membuat Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan mereka. Sementara Djoko Tjandra yang telah mengobrak-abrik muruah sejumlah institusi dan lembaga penegak hukum seakan kembali ‘menghilang’ hingga saat ini.

Berita terkait: