Siswa Tidak Naik Kelas, Kemdikbud: Sekolah Tidak Pahami Pedoman Belajar dari Rumah

Seorang siswa kelas X SMA Negeri 2 Nganjuk, Jawa Timur (Jatim) tidak naik kelas karena terkendala pembelajaran jarak jauh (PJJ). Saat ujian penilaian akhir tahun, laptopnya rusak. Namun ia tidak diperbolehkan mengikuti ujian susulan sehingga nilainya tak mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM), sebagai prasyarat naik kelas.

Merespons kasus ini, Plt Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Chatarina Muliana Girsang mengatakan,  seharusnya sekolah dan guru menaati Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19.

“Saat ini layanan pembelajaran masih mengikuti SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 yang diperkuat dengan SE Sesjen Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar dari Rumah selama darurat Covid19,” ujar Chatarina kepada Suara Pembaruan, Kamis (16/7/2020).

Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan BDR adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua.

Ia juga menambahkan, kasus tersebut seharusnya dapat diselesaikan oleh dinas pendidikan setempat yang bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap guru dan kepala sekolah.

Hal senada juga dikatakan Heru Purnomo sebagai Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Menurutnya, oknum guru dan kepala sekolah tersebut telah menyalahi Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020. Surat edaran itu menyebutkan bahwa selama PJJ atau BDR, guru tidak boleh mengejar ketercapaian kurikulum.

“Jadi ada relaksasi kurikulum dalam pesan SE tersebut. Sekolah tak memahami esensi SE Mendikbud tampaknya,” katanya.

Heru menyebutkan, sebagai bagian dari advokasi, FSGI berniat melakukan mediasi kasus antara siswa dan pihak sekolah. Mereka bahkan sudah mencoba menghubungi kepala sekolah tetapi tidak ada respons.

“FSGI kemudian mencoba menghubungi Kadiscab Dinas Pendidikan Edy Sukarno mengenai kasus ini, tapi menurutnya, pihak Discab belum memperoleh jawaban yang detail dari pihak sekolah khususnya kepala sekolah. Discab akan menindaklanjuti laporan tersebut katanya,” ucap Heru.

Berita terkait: