Serahkan Naskah UU Cipta Kerja, Pratikno Temui Pimpinan NU dan MUI

– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikono bertemu dengan pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) hari ini, Minggu (18/10/2020). Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerahkan naskah final Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah diserahkan DPRD pada 14 Oktober 2020 lalu.

Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretaris Negara, Bey Machmudin membenarkan hal tersebut. Bey mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Pratikno untuk mengantarkan langsung naskah UU Cipta Kerja kepada pimpinan NU dan MUI.

“Bapak Pratikno hari ini bertemu pimpinan NU dan juga MUI. Pak Mensesneg diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi untuk mengantar naskah UU Cipta Kerja ke NU dan MUI,” kata Bey Machmudin saat dihubungi wartawan, Minggu (18/10/2020).

Dijelaskan Bey, selain untuk melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja, pertemuan tersebut juga sekaligus menjaring masukan dari pemangku kepentingan. NU dan MUI merupakan bagian pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap UU tersebut.

“Sebenarnya tujuannya untuk sosialisasi UU Cipta Kerja, sekaligus menjaring masukan dari pemangku kepentingan. NU dan MUI kan juga bagian dari pemangku kepentingan yang pastinya punya perhatian terhadap UU Cipta Kerja ini,” jelas Bey.

Menurutnya, Presiden Jokowi ingin menjaring masukan dari pemangku kepentingan, karena pemerintah segera akan menyusun sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. “Jadi masukan untuk penyusunan PP dan Perpres tersebut,” ungkap Bey Machmudin.

Mensesneg, lanjut Bey, mendatangi langsung ke rumah Ketua Umum NU KH Said Agil Siradj. Lalu, ia menuju kediaman Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi.

“Pak Mensesneg mendatangi langsung Ketum NU, KH Said Agil Siradj di rumah beliau. Kemudian setelahnya, menuju kediaman Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi juga di kediamannya,” ujar Bey Machmudin.

Awal rencananya, diungkapkan Bey, naskah UU Cipta Kerja ini juga akan diberikan kepada Muhammadiyah. Namun, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir sedang di luar kota.

Dalam pertemuan tersebut, tambah Bey, Mensesneg menyampaikan bahwa pemerintah benar-benar terbuka terhadap masukan dari semua pihak dalam membuat peraturan-peraturan turunan. Dalam hal ini, masukan NU, MUI, dan Muhammadiyah juga sangat dibutuhkan.

Setelah ketiga ormas ini, Bey menerangkan Presiden Jokowi telah memerintahkan jajaran menterinya untuk menyerap aspirasi dari akademisi, ormas, serikat pekerja, dan masyarakat langsung.

“Sesuai penjelasan Pak Mensesneg tadi, bahwa para menteri sudah mendapat perintah Presiden Jokowi untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi dari akademisi, ormas, serikat pekerja, atau masyarakat langsung. Caranya bagaimana, bisa melalui seminar, workshop , FGD, talk show , atau media lain yang dimiliki pemerintah termasuk media sosial,” papar Bey.

Bey menegaskan naskah UU Cipta Kerja yang diberikan kepada NU dan MUI adalah naskah yang diterima Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretariat Negara, yang menerima naskah tersebut dari DPR pada 14 Oktober 2020 lalu.

“Iya, ini naskah UU Cipta Kerja yang sebelumnya diterima Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara, dari DPR pada 14 Oktober lalu,” tutur Bey Machmudin.

Berita terkait: