Sekolah Dibuka Januari 2021, Kak Seto: Utamakan Hak Hidup dan Sehat, Baru Hak Pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengumumkan, pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, pada Januari 2021. Keputusan ini sesuai dengan evaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Keputusan itu pun menuai pro kontra dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, meminta pemerintah pusat dan daerah mengutamakan peringkat hak hidup atau selamat dan hak sehat anak atau siswa dahulu untuk bisa melanjutkan pembelajaran tatap muka. Setelah dua hal itu terpenuhi, barulah hak pendidikan bisa dilaksanakan.

Menurutnya, pemerintah pusat jangan menetapkan secara sepihak tanpa ada jaminan terkait angka penularan Covid-19 yang belum melandai hingga kini. Apalagi ia menilai, proses membuka kembali pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah butuh persiapan yang panjang dan matang.

“Jadi saya mohon pertimbangan yang sangat matang dengan mengedepankan yang terbaik bagi anak. Hak keselamatan hidup dan hak sehatnya anak harus terpenuhi. Baru hak pendidikannya dipenuhi. Jangan karena selama ini orangtua sudah mengeluh stres selama PJJ (pembelajaran jarak jauh) dan ingin membuat anak senang saja akhirnya diizinkan,” kata Seto ketika dihubungi Suara Pembaruan, Minggu (22/11/2020).

Menurutnya ada lima unsur kesiapan pemda dalam membuka PTM di sekolah-sekolah yang ada di wilayah administratifnya.

Pertama , kesiapan wilayah yang sudah hijau atau belum. Ia mencontohkan daerah sekolah itu hijau, tetapi harus dipastikan ada atau tidak anak, guru, atau pegawai sekolah yang datang dari daerah zona tidak hijau (merah, kuning, atau oranye).

Kedua , PTM bisa dibuka jika ada kesiapan anak mulai dari konsisten memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan lainnya. “Jangan sampai ada atau terjadi tukar menukar masker karena bentuk dan keunikannya. Hal ini sangat berbahaya dan perlu dipahami,” ungkap dia.

Ketiga , sisi keluarga. Dukungan keluarga sangat penting untuk membekali anaknya dengan disiplin protokol kesehatan, termasuk membawa bekal dari rumah agar anak tidak jajan sembarangan tempat.

Keempat , kesiapan sekolahnya. Sekolah harus menyiapka air mengalir dan sabun untuk mencuci tangan serta hand sanitizer . “Lalu meja belajar juga harus dikasih jarak, termasuk jumlah siswa 50%, dan yang hanya boleh masuk secara bergantian,” terangnya.

Kelima , kesiapan infrastruktur untuk datang ke sekolah. Perlu dilihat apakah siswa dan guru menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan yang berdesakan, atau jalan kaki saling bergandengan tangan.

“Kalau semua unsur terpenuhi, PTM masih bisa ditoleransi. Namun jika ada satu saja yang tidak siap, ya mohon jangan dulu,” tutur Kak Seto.

Ia pun mendorong agar kewenangan pembukaan sekolah yang diberikan kepada pemda bisa diputuskan terpusat dengan tetap melibatkan Satgas Covid-19, Kemkes, dan Kemdikbud.

“Masyarakat dan orang tua juga diberi hak untuk memutuskan, misalnya tidak layak untuk anaknya dan melindungi anaknya. Dengan demikian mereka diberi hak untuk juga menentukan menolak diwajibkan untuk sekolah,” tuturnya.

Ia menilai bila selama ini PJJ membuat orangtua stres dan jengkel, itu dikarenakan anak-anak atau para siswa dibebani materi kurikulum seperti situasi normal, padahal saat ini situasi masih di tengah pandemi.

“Saya selalu anjurkan jangan PJJ, tapi gunakan Pembelajaran Jarak Dekat (PJD) yakni pembelajaran tatap muka antara orang tua/wali dan si anak di rumah. Materi pembelajaran itu sangat luas, jadi bukan belajar materi yang ditentukan pihak sekolah, tapi bagaimana anak itu senang belajar dulu seperti senang belajar merapikan rumah, memasak, menari, menyanyi, dan mengambar,” ungkap Kak Seto.

Hal ini sesuai dengan yang telah ditetapkan Mendikbud dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 bahwa selama pandemi, pembelajaran bagi siswa adalah yang bermakna dan tidak harus menetapkan ketuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi siswa seharusnya tidak perlu bingung dengan target kurikulum.

BACA JUGA

Mendikbud: Januari 2021, Pembelajaran Tatap Muka Kembali Dilaksanakan

Berita terkait: