Sejumlah Organisasi Penggerak Akan Pakai Dana Mandiri dan Pendamping

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) memastikan terdapat tiga skema pembiayaan yang dapat dipilih peserta Program Organisasi Penggerak (POP). Selain murni APBN, terdapat skema pembiayaan mandiri dan dana pendamping (​ matching fund ​).

Pada bulan Maret lalu, Kemendikbud telah meluncurkan POP untuk mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) di bidang pendidikan untuk membantu meningkatkan kualitas guru di Indonesia.

Nantinya, organisasi penggerak yang terpilih akan mendapatkan dana bantuan dengan besaran sesuai dengan jumlah sasaran pendidikan yang dituju. Khusus untuk kategori terbesar yakni Gajah, dana bantuan dapat mencapai hingga Rp 20 miliar per tahun. Karena jumlah dana bantuan tersebut, terpilihnya yayasan yang terafiliasi dengan perusahaan besar seperti Tanoto dan Sampoerna sempat menimbulkan keramaian.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril menyatakan, pembiayaan POP dapat dilakukan secara mandiri atau bersamaan dengan anggaran yang diberikan pemerintah.

“Organisasi dapat menanggung penuh atau sebagian biaya program yang diajukan,” kata Iwan di Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Meski demikian, Kemendikbud tetap melakukan pengukuran keberhasilan program melalui asesmen dengan tiga instrumen.

Pertama, Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (SD/SMP). Kedua, instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak (PAUD). Ketiga, pengukuran peningkatan motivasi, pengetahuan, dan praktik mengajar guru dan kepala sekolah.

Kemendikbud, lanjut Iwan, tidak membedakan proses seleksi berdasarkan skema pembiayaan yang dipilih. Masing-masing peserta harus mengikuti kriteria yang sama.

Diketahui, evaluasi proposal peserta juga melibatkan tim independen SMERU Institute untuk memastikan proses seleksi yang objektif.

Baca juga: ​Kemendikbud Pastikan Evaluasi Proposal POP Objektif

“Dengan menggandeng organisasi atau yayasan yang fokus di bidang pendidikan, Kemendikbud ingin meningkatkan kontribusi finansial di bidang yang menyentuh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Iwan.

Dalam POP, Tanoto Foundation mengajukan Program Pintar Penggerak untuk mendorong peningkatan skor standar pendidikan internasional PISA Indonesia. Yayasan tersebut akan mendanai program dengan nilai investasi lebih dari Rp 50 miliar ini secara mandiri selama 2020-2022.

Menurut Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation Ari Widowati, yayasan memilih skema pembiayaan mandiri ketika mendaftar POP. Dengan ini, Tanoto Foundation tidak menerima bantuan dana dari pemerintah dalam menjalankan program.

Sejak 16 April lalu, pihaknya juga tidak berkomunikasi dengan Kemendikbud kecuali melalui ​platform t​anya jawab POP.
Tanoto Foundation, lanjut Ari, hanya dihubungi untuk ​ blind review ​oleh evaluator di mana pewawancara tidak mengetahui asal organisasi.

“Semua dilakukan dengan prosedur yang ketat,” kata Ari.

Sementara itu, Yayasan Putera Sampoerna bersama dengan mitra dalam dan luar negeri mendukung program POP (di luar APBN) menggunakan skema ​matching fund ​dengan nilai hampir Rp 70 miliar untuk mendukung program peningkatan kualitas guru dan ekosistem pendidikan dan Rp 90 miliar untuk mendukung program peningkatan akses pendidikan.

“Ini bukan CSR. Kami adalah yayasan yang fokus kepada peningkatan kualitas pendidikan. Kami memilih skema ​partnership​ dengan berbagai pihak sebagai wujud komitmen kolaborasi dalam memajukan pendidikan nasional,” kata Ria Sutrisno selaku Head of Marketing and Communications Yayasan Putera Sampoerna.

Adapun ​ matching fund ​disebutkan sebagai bantuan dana yang diberikan ​oleh salah satu pihak untuk melengkapi atau memperkuat sebuah program. Dalam POP, para peserta melipatgandakan bantuan dana dari plafon yang selama ini telah ditetapkan pemerintah.

Berita terkait: