Sanksi Denda Pelanggar Masker, Pemkot Bogor Masih Tunggu Pergub

Bogor, Beritasatu – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat terkait sanksi denda bagi warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker. Karena itu, Kota Bogor belum menerapkan denda yang seharusnya dimulai Senin (27/7/2020).

Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat dikonfirmasi, Senin (27/7/2020). Ia pun menilai, pemkot belum bisa menerapkan hal itu karena terkait regulasi dan kebijakan.

“Kita tunggu Pergub turun sebagai acuan. Sampai hari ini kita belum terima,” kata Dedie yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor.

Meski begitu, pihaknya tetap akan gencar melakukan sosialisasi penggunaan masker kepada warganya. Karena, kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan dalam memutus rantai penyebaran covid-19.

“Minimal kita lakukan upaya-upaya pencegahan agar tingkat penyebaran Covid-19 di Kota Bogor semakin terkendali dan semakin menurun,” ungkap Dedie.

Dedie menambahkan, Kota Bogor masih berada di zona kuning atau level III. Artinya, semua pihak harus berupaya untuk mempertahankan reproduction number (Ro) atau angka reproduksi virus di bawah 1.

“Sehingga ketika nanti dievaluasi Pemprov Jawa Barat, Kota Bogor berada di level yang aman dan tidak perlu kembali ke PSBB reguler, di mana seluruh kegiatan usaha dan kegiatan masyarakat sangat dibatasi serta tidak boleh dilaksanakan seperti saat ini,” tutupnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan akan memulai penerapan sanksi bagi warga yang tak mengenakan masker pada 27 Juli 2020. Besaran denda bervariasi mulai dari Rp 100.000-150.000.

Menurut Dedie, Kota Bogor memiliki Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 37 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Pada perwal tersebut mengatur penerapannya kepada sanksi administrasi dan sanksi sosial.

“Kalau kami pada Perwal 37 tahun 2020, penerapannya lebih kepada sanksi administratif dan sosial, bukan sanksi denda. Kami sebenarnya efek jeranya yang berdampak agar masyarakat minimal menggunakan masker,” jelas Dedie pekan lalu.

Melalui Perwali itu, Dedie menambahkan, aparat kewilayahan diberi kewenangan menerapkan sanksi sosial terhadap orang yang melanggar, terutama penggunaan masker.

Berita terkait: