Ridwan Kamil Minta Lembaga Pendidikan Negara Berasrama Diawasi

– Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta pemerintah mengawasi lembaga pendidikan milik negara dengan sekolah asrama. Pengawasan untuk mencegah klaster baru penularan virus corona atau Covid-19 seperti di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat ( Secapa AD ), Bandung.

“Tapi ada titik-titik yang perlu diawasi, yakni lembaga pendidikan kenegaraan, yang berasrama,” kata Ridwan Kamil seusai menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama gubernur seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).

Baca juga :  Jumlah Pasien Positif Covid-19 Klaster Secapa AD Bandung Terus Berkurang

Dia mengatakan, pemerintah harus melakukan pengawasan karena siswa yang datang ke lembaga pendidikan kenegaraan berasal dari seluruh Indonesia. Kondisi ini tidak bisa membuat dirinya selaku kepala daerah melakukan pengawasan. Apalagi kewenangan lembaga pendidikan tersebut ada di pemerintah pusat. “Karena apa? Karena siswanya datang dari seluruh Indonesia. Yang mengakibatkan, saya tidak bisa mengontrol karena kewenangan ada di pemerintah pusat,” ujar Ridwan Kamil.

Permasalahan tersebut sudah dilaporkan kepada Jokowi dalam pertemuan yang digelar tertutup hari ini. “Tadi sudah saya laporkan kepada Presiden,” ungkap Ridwan Kamil.

Namun ia menegaskan, penyebaran virus corona di wilayahnya masih terkendali, kendati ada klaster baru di Secapa AD. Menurutnya, kasus klaster Secapa AD adalah sebuah anomali. Sebab setelah kasus tersebut, penambahan kasus positif corona di Jabar kembali turun. “Itu saya sebut anomali. Jadi waktu Secapa dilaporkan, kan naik tuh. Besoknya sudah turun lagi ke 70, 50, jadi artinya Jabar tuh sebenarnya terkendali,” terang Ridwan Kamil.

Bahkan penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah dinilai baik. Salah satu indikatornya adalah positivity rate Covid-19 di Jabar sudah berada dibawah 5 persen. “Tapi di luar itu, Jabar dianggap baik, salah satu ukurannya positivity rate . Salah satu ukuran WHO ya, keterpaparan. Kita kan di bawah lima persen. Dari 100 persen PCR- Swab , kita hanya empat persen. Provinsi lain dekat kita ada 30 keterpaparannya 12 persen, 10 persen,” jelas Ridwan Kamil.

Tidak hanya itu, aktivitas perekonomian di Jawa Barat yang sudah kembali buka mencapai 80 persen. Begitu juga dengan rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 tinggal 25 persen saja. “Rumah sakit juga tinggal 25 persen. Nah ini kombinasi dengan ekonomi tadi. Jawa Barat, 80 persen ekonominya sudah dibuka, sambil hati-hati,” tutur Ridwan Kamil.

Sementara untuk alokasi anggaran penanganan Covid-19, Ridwan Kamil mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan Rp 4 triliun. Dari jumlah tersebut, sudah terserap sekitar 50 persen. Anggaran itu di luar dari anggaran padat karya yang telah disiapkan Pemprov Jabar sebesar Rp 6 triliun.

“Untuk yang emergency kesehatan ada di angka itu. Kalau yang padat karya sudah kita mulai di desa-desa mempekerjakan pengangguran sekitar 50.000 orang. Karena kewajiban dari kita semua proyek sekarang harus pekerjakan orang-orang yang terdampak Covid-19,” paparnya.