Revisi UU ITE, Kemkominfo Tangani Kajian Tiga Pasal Krusial

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Hukum dan HAM (Kemhum HAM) mengambil langkah strategis dengan membentuk tim pelaksana kajian revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ).

Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pengkajian kriteria implementatif dan rumusan substansi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Kominfo dan Kementerian Hukum dan HAM akan mengambil langkah-langkah,” kata Menkominfo, Johnny G Plate melalui virtual conference , Senin (22/2/2021).

BACA JUGA

Dewan Pers Akan Rumuskan Rekomendasi Revisi UU ITE

Menurut Johnny, langkah tersebut diambil demi mengedepankan prinsip menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Pasalnya, Indonesia telah memilih berdemokrasi, menganut kebebasan pers, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Karenanya semua syarat mutlak itu, Indonesia berada pada titik tidak balik lagi atau point of no return .

“Yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, kualitas kebebasan pers, kualitas berserikat, kualitas berkumpul dan kualitas menyampaikan pendapat. Dan payung hukum hulu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah salah satu di Undang-undang ITE,” ujar Johnny.

Mengenai adanya keberatan tentang pasal dalam UU ITE yang dianggap krusial, multitafsir atau pasal karet, Johnny menegaskan, hal itu telah diajukan pihak yang berkeberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review .

“Kurang lebih sebanyak 10 kali dan mendapatkan penolakan. Namun, demi manfaat untuk kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial, maka terbuka selalu kemungkinan dalam rangka menambah, mengurangi, mengubah untuk penyempurnaan undang-undang itu sendiri,” ungkap Johnny.

BACA JUGA

Menko Polhukam Bentuk 2 Tim Revisi UU ITE

Dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE, terdapat Tim Pelaksana yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo, Sub Tim I dari Kementerian Kominfo dipimpin Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Kominfo Henri Subiakto, dan Widodo Ekatjahjana selaku Ketua Sub Tim II Kemkumham.

Johnny menuturkan, Kemkominfo akan menangani kajian dan pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE khususnya pada pasal krusial seperti pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE.

“Pedoman pelaksanaan undang-undang ITE ini bukan norma hukum baru. Jangan sampai keliru ditafsirkan seolah-olah membuat satu tafsiran terhadap undang-undang, karena sudah jelas penjelasan atas undang-undang sudah ada di bagian penjelasan undang-undang, dan penafsiran akhir dalam pelaksanaan judicial system kita bagi masyarakat pencari keadilan adalah menjadi kewenangan hakim,” tutur Johnny.

Johnny melanjutkan, Pedoman Pelaksanaan UU ITE yang dibuat, dinilai sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti UU ITE apabila disengketakan atau terjadi sengketa yang berkaitan denganregulasi tersebut.

“Baik itu oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau lembaga-lembaga lainnya di ruang fisik, dan tentunya oleh Kominfo dalam menjaga ruang digital,” jelas Johnny.

BACA JUGA

UU ITE Terbuka untuk Diamendemen

Johnny juga mengungkapkan, suatu keniscayaan bagi Indonesia saat ini bertransformasi ke ruang digital. Sehingga di era transfomasi digital dibutuhkan payung hukum yang memadai guna menjaga dan mengawal ruang digital digunakan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang yang aman, bersih, kondusif, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Di sisi yang lain harus mampu menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, saya juga menggarisbawahi betul jangan sampai dalam pelaksanaan dua tim berdampak pada kekosongan payung hukum di dalam ruang digital,” tandas Johnny.

Berita terkait: