Ramos Horta Usulkan Negara di Dunia Tolak Utusan Diplomatik Junta Militer Myanmar

Mantan Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta mengusulkan agar negara-negara di dunia, khususnya Asia Tenggara atau ASEAN tidak mengakui pemerintahan junta militer dan menolak perwakilan diplomatik yang diutus junta. Hal ini disampaikan dalam acara yang digelar Foreign Policy Community Indonesia (FCPI), Kamis (8/4).

Dia juga mengusulkan agar negara-negara tetap mengakui pemerintahan yang dipimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memenangkan Pemilu 2020.

“Tetap mengakui utusan diplomatik dari pemerintahan yang dipimpin NLD dan dari pemerintahan sementara saat ini yang dipimpin pasukan demokratik di Myanmar,” jelasnya.

“Harusnya tidak ada bentuk pengakuan apapun terhadap junta militer, tidak ada penerimaan untuk surat mandate diplomatic dari siapapun yang ditunjuk militer.”

Menurutnya tidak akan ada negara yang menerika perwakilan diplomatik Myanmar yang dikirim militer, kecuali China dan Rusia.

Pemenang Nobel Perdamaian 1996 ini juga menegaskan harus ada sanksi persenjataan komprehensif, termasuk saksi ekonomi yang menargetkan militer dan kepentingan finansial ekonomi mereka.

“Setiap sepeser uang disita, dibekukan sebagai hasil sanksi apakah itu di AS atau Eropa, akan tetap beku. Seperti yang terjadi di masa lalu, Dewan Keamanan PBB bisa mengesahkan sebagian uang tersebut, untuk membiayai operasi kedutaan Myanmar di seluruh dunia yang setiap kepada pemerintah yang terpilih secara demokratis,” jelasnya.

Dia juga mengusulkan bantuan keuangan untuk mahasiswa Myanmar di seluruh negara Asia Tenggara dan dunia yang sangat terdampak atas situasi yang terjadi di Myanmar. Bantuan kemanusiaan harus ditingkatkan untuk menghadapi gelombang pengungsi Myanmar.

Ramos Horta juga menyatakan ketidaksepakatannya dengan sejumlah pejabat bahwa sanksi ekonomi hanya akan merugikan rakyat Myanmar.
“Saya tidak percaya dan tidak sepakat dengan argumen yang saya dengar dari juru bicara atau pejabat negara-negara ASEAN dan lainnya bahwa saksi ekonomi hanya akan merugikan rakyat Myanmar. Alasan apapun dari siapapun pemimpin di ASEAN atau di manapun bahwa sanksi akan merugikan rakyat sama sekali tidak dapat diterima dan munafik,” tegasnya.

Ramos juga mengapresiasi agenda yang diselenggaran FPCI tersebut, yang mengumpulkan 140 perwakilan masyarakat sipil, NGO, aktivis di seluruh Asia Tenggara, untuk meningkatkan gerakan solidaritas dalam mendukung perjuangan demokrasi Myanmar.

“Indonesia sangat tahu bagaimana perjuangan untuk demokrasi. Dan begitu juga rakyat Filipina, Thailand, Malaysia, dan lainnya,” ujarnya.

ramos horta usulkan negara di dunia tolak utusan diplomatik junta militer myanmar

Kepala FPCI, Dino Patti Djalal menyampaikan dalam sambutannya, masyarakat tidak bisa lagi bungkam melihat kekejaman yang terjadi di Myanmar. Menurutnya apa yang terjadi di Myanmar saat ini adalah sebuah tragedi Asia Tenggara.

“Demokrasi hilang. Myanmar adalah sebuah tempat di mana kekerasan, ketidakadilan, penindasan, teror berlangsung,” ujarnya.

“Kita berkumpul di sini karena kita memiliki rasa kepemilikan terhadap wilayah Asia Tenggara tercinta sebagai orang Asia Tenggara,” ujarnya.

Menurut Dino, apa yang terjadi di Myanmar bukan hanya urusan pemerintah. Masyarakat juga harus bersuara. Karena menurutnya senjata terbesar adalah opini publik.

“Arti pertemuan kita di sini adalah kita mendengar apa yang dirasakan dan dipikirkan rakyat dan masyarakat sipil Asia Tenggara tentang saudara-saudari kita di Myanmar,” jelasnya.

Dari pertemuan ini, lanjut Dino, diharapkan bisa memberikan masukan untuk para pemimpin ASEAN yang akan segera bertemu membahas situasi di Myanmar.

Di akhir agenda ini, para peserta yang hadir membacakan pernyataan bersama yang berisi 27 poin.

Berita terkait: