PSTKM di DIY Diperpanjang, Sultan HB X: Kebijakandi Tangan Pemerintah Pusat

Perpanjangan kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Manusia (PSTKM) menjadi pilihan yang harus diikuti pemerintah daerah, karena selama 11 hari pemberlakuan PSTKM kasus positif Covid-19 belum juga menunjukkan angka penurunan.

Kepada media di Yogyakarta, Kamis (21/1/2021), Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan, keputusan untuk memperpanjang PSTKM seluruhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Ukuran kematian sudah turun, yang sembuh naik. Tapi mungkin baru dua poin yang tercapai. Saya belum tahu sampai nanti tanggal 25 Januari,” terang Sri Sultan.

Namun Sultan juga menyatakan, kasus positif di DIY juga masih signifikan, sehingga kebijakan PSTKM tersebut sangat mungkin diterapkan kembali.

Sri Sultan lantas mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menanggulangi pandemi Covid-19, yakni dengan memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing.

Sehingga upaya pemutusan penularan, bisa dimulai dari level paling bawah seperti desa atau kelurahan hingga RT dan RW.

“Bagi saya, apa pun kebijakan itu, masyarakat juga ikut menentukan,” tegas Sultan.

Menurut Sultan, tren penularan telah berubah, dari penularan pelaku perjalanan, menjadi komunitas-komunitas warga, yang ditunjukkan dengan riwayat penularan yang didominasi lingkup keluarga.

“Karena masyarakat juga tidak berubah, maka pembatasan wajar diterapkan lagi,” ujar Sultan.

BACA JUGA

PPKM di Jawa-Bali Belum Efektif Tekan Kasus Positif Covid-19

Menolak

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak perpanjangan kembali pembatasan mobolitas manusia.

Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono mengatakan sejauh ini pihak PHRI masih belum menerima surat resmi rencana perpanjangan PPKM tersebut.

Tetapi PHRI jelas menolak. “Karena kami ini sebetulnya sudah melaksanakan protokol kesehatan. Dari Sertifikasi dan verifikasi. Yang sekarang kami harapkan itu kan pemerintah itu hanya mencegah, dan tidak perlu melakukan pembatasan,” katanya.

Pembatasan menurutnya justru akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Selama ini, lanjut Deddy, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani Covid-19 selalu mendadak, sehingga dampaknya justru pada perekonomian masyarakat.

“Kalau pembatasan dilakukan ya berikan kami relaksasi. Atau paling tidak berikan kami solusi,” ujar Deddy.

” PPKM ini menjadikan orang malas datang ke Yogya, karena toh tidak bisa beraktivitas,” katanya.

Deddy menjelaskan, target okupansi saat peak season awal tahun yang seharusnya 70 persen, kenyataan yang ditemui hanya 18,5 persen.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan munculnya kebijakan PPKM dari pemerintah yang mengakibatkan okupansi hotel di Yogyakarta terjun bebas hingga 13,5 persen sejak 11 Januari lalu.

“Kalau diperpanjang, kami jadi makin terpuruk. Bingung mau membuat program apa,” tegasnya.

Sementara itu, berdasar laporan Paguyuban Pengusaha Malioboro dan Ahmad Yani (PPMAY), setidaknya sudah 10 toko di Malioboro yang bangkrut dan tidak mampu beroperasi lagi.

Koordinator PPMAY Karyanto Yudomulyono dalam keterangan tertulisnya menyatakan, sudah ada 10 toko pakaian, sepatu dan souvenir khas Yogyakarta yang menyatakan tidak sanggup lagi mengupah karyawan, sehingg menyatakan tutup.

Kawasan Malioboro yang sepi pengunjung akibat kebijakan pembatasan mobilitas manusia, berdampak luar biasa bagi perputaran ekonomi di Malioboro.

Berita terkait: