PSI Gulirkan Hak Interpelasi soal Banjir Jakarta, Wagub Ariza: Gunakan Hak Legislatif Secara Bijak

– Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya menghormati langkah PSI DKI Jakarta yang menggulirkan penggunaan hak interpelasi terkait banjir DKI Jakarta.

Menurut Ariza, langkah tersebut merupakan hak PSI, namun dia berharap agar PSI bisa menggunakan hak secara bijak dan murni demi perbaikan Jakarta ke depannya.

“Semua punya hak masing-masing, termasuk legislatif punya hak interpelasi, lain-lain, hak angket, itu kami persilakan. Namun demikian, semua hak itu digunakan harus secara bijak, baik, mencapai tujuan dalam rangka mencapai kepentingan bangsa, Jakarta ke depan,” ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/2/2021).

BACA JUGA

Basuki Sayangkan DPRD DKI Tak Jadi Interpelasi

Ariza berharap, semua kritikan dan masukan baik dari partai oposisi maupun partai propemerintah bertujuan untuk membuat kebijakan pemerintah dalam membangun Jakarta termasuk mengendalikan banjir, bisa lebih baik ke depannya. Apalagi, kata Ariza, sejauh ini relasi antara eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik dan harmonis.

“Kalau arahnya sudah baik kita harus memberikan dukungan, sekalipun kita pada posisi yang beroposisi. Sebaliknya, sekalipun kita pada posisi yang pro pemerintah, kalau kebijakan yang kurang, tugas kita juga sebagai partai pendukung pemerintah untuk memberikan masukan dan koreksi,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Ariza menegaskan bahwa upaya pengendalian banjir akibat curah hujan ekstrem pada Sabtu (20/2/2021) di Jakarta sudah berjalan baik. Menurut dia, langkah-langkah pemerintah DKI telah berhasil mengendalikan banjir sehingga dampaknya berkurang dibandingkan banjir-banjir besar tahun sebelumnya.

Bahkan, kata dia, jika dibandingkan dengan daerah lain, banjir di Jakarta lebih cepat surut, kurang lebih dalam waktu 6 jam sudah surut pasca hujan berhenti dan tidak ada luapan dari sungai-sungai di Jakarta.

“Jadi jumlah korban, jumlah pengungsi, jumlah RW tergenang, semuanya turun dari tahun-tahun sebelumnya, itu satu prestasi kita bersama bukan hanya prestasi Pemprov tetapi prestasi masyarakat, NGO, LSM, ormas yang terlibat yang bersama-sama, dukungan aparat, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Mari kita sikapi masalah banjir ini dengan lebih baik, lebih bijak, kita dukung DKI Jakarta agar ke depan bisa mengurangi lagi banjirnya,” pungkas Ariza.

PSI Gulirkan Hak Interpelasi Soal Banjir

Menyikapi ketidakseriusan penanganan banjir di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan akan menggunakan hak interpelasi di DPRD. PSI menilai Gubernur Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana, di Jakarta, Kamis (25/2/2021).

PSI mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali. Terlebih, Gubernur Anies sudah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

“Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita. Kami khawatir akan menjadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya pasca berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies,” tambah Justin.

Selain lambatnya Pemprov DKI dalam pembebasan lahan yang menjadi penyebab utama terhambatnya upaya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan, Gubernur Anies harus menunjukan keberpihakan anggaran terhadap penanggulangan banjir selama ini. Misalnya, batalnya pembebasan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp 160 miliar pada APBD-Perubahan Tahun 2019.

“Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020, Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar. Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali,” tutur Justin.

BACA JUGA

Jokowi Temui Pengunjuk Rasa Pendukung Dirinya

Justin menyoroti tidak adanya solusi dari Gubernur. Anies hanya membicarakan tentang penyebab banjir dan evakuasi korban banjir. Sebagai contoh, Gubernur Anies menjelaskan banjir di Kemang disebabkan Kali Krukut yang meluap. Saat terjadi banjir di Kemang pada tahun 2016, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya telah mendata ratusan bangunan di Kemang yang akan ditertibkan untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter. Tapi rencana ini berhenti di pemerintahan Anies Baswedan.

“Apa solusi Pak Anies? Banjir juga terjadi akibat luapan Kali Ciliwung, Kali Cipinang, dan Kali Semongol yang belum dinormalisasi. Pemprov DKI harus menjelaskan komitmennya untuk mengeksekusi solusi-solusi pencegahan banjir, terutama normalisasi sungai yang memang dibutuhkan agar kali tidak meluap,” ucap Justin.

Untuk menggulirkan interpelasi, dibutuhkan dukungan 15 anggota DPRD. PSI mengaku telah melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya. Justin meyakini interpelasi ini sebagai tanggung jawab bersama dan amanat para wakil rakyat untuk mengawal penanggulangan banjir.

“Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal. Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD. Kami menagih penjelasan yang gamblang dari Gubernur. Hak interpelasi ini kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta,” tutup Justin.

Berita terkait: