PSBB Transisi, Sanksi Denda Warga Tanpa Masker Capai Rp 330 Juta

Jumlah pelanggar penggunaan masker di Jakarta mengalami peningkatan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

PSBB transisi berlangsung dari 5 Juni lalu dan sekarang diperpanjang untuk kedua kalinya sampai 30 Juli mendatang.

“Terkait pemberian sanksi ini, memang di PSBB transisi terjadi banyak peningkatan pada pelanggaran penggunaan masker,” ujar Kepada Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dihubungi, Jumat (17/7/2020).

Jumlah pelanggar pengguna masker dari 5 Juni hingga 16 Juli 2020, kata Arifin, sebanyak 27.004 orang. Dari jumlah tersebut, yang mendapat sanksi denda sebanyak 1.824 orang dan sanksi kerja sosial sebanyak 25.180 orang. Bentuk sanksi kerja sosial adalah membersihkan sarana dan prasarana umum, jalan, saluran air, dan halte.

“Telah dibayarkan sanksi denda ke kas daerah melalui Bank DKI, untuk sanksi denda pelanggaran masker terbayarkan Rp 330,9 juta,” ungkap dia.

Padahal, kata Arifin, pihaknya sudah terus-menerus menindak, mendisiplinkan, termasuk mengedukasi warga Jakarta untuk terus menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Namun, kata dia, warga lebih banyak yang mengabaikan apa yang diatur Pemprov DKI.

“Jadi sekali lagi, memang masyarakat abai, mengabaikan ketentuan protokol kesehatan buat dirinya. Perlindungan buat dirinya diabaikan, dan kita perlu ingatkan warga supaya tidak menganggap penularan Covid-19 ini hal yang sepele,” tegas dia.

Menurut Arifin, ada dua faktor dominan yang membuat warga abai menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah selama masa PSBB transisi. Pertama, warga jenuh dan lelah dengan aturan pembatasan, termasuk aturan menggunakan masker yang sudah berlaku sejak pertengahan Maret 2020.

Mengabaikan

Ketika ada pelonggaran pembatasan pada masa PSBB transisi, kata dia warga mulai mengabaikan protokol kesehatan.

“Penyebabnya karena pandemi ini berkepanjangan, Jakarta paling pertama diumumkan terkena Covid-19 sejak awal Maret 2020, mungkin masyarakat sudah jenuh, letih, lelah, dengan beragam aturan-aturan, pembatasan-pembatasan,” jelas dia.

Kedua, lanjut Arifin, dipengaruhi oleh persepsi tentang new normal yang seolah-olah menganggap semua aktivitas sudah normal lagi. Dampaknya, warga tidak perlu lagi mematuhi ketentuan protokol Covid-19 ketika melakukan aktivitas di sektor-sektor ekonomi, social, dan keagamaan yang diizinkan beroperasi selama PSBB transisi.

“Kami memang tidak bisa menahan kejenuhan masyarakat selama masa PSBB. Namun, ketika melakukan aktivitas di luar, pastikan bahwa ketentuan protokol Covid-nya dipatuhi, khususnya penggunaan masker, selalu menjaga jarak, lebih sering mencuci tangan. Itu bagian upaya kita bagaimana menghindari penularan virus Covid-19 ini,” imbuh dia.

Arifin memastikan, pihaknya akan memperketat lagi pengawasan dan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan selama perpanjangan PSBB transisi di semua sektor usaha dan kantor yang sudah sudah dibuka. Termasuk, kata dia, di tempat-tempat rawan seperti pasar, 30 RW yang masuk zona merah atau di transportasi publik.

“Kita lakukan pengetatan, jika ada yang melanggar, kita kenakan sanksi dari denda, kerja sosial sampai penutupan tempat usaha,” pungkas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *