Presiden Jokowi – Sri Mulyani Ribut Gara-gara THR? Ini Penjelasan KSP

– Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma mengatakan tak ada perbedaan pendapat antar menteri, apalagi antara Presiden dengan Menteri Keuangan soal pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi ASN/PNS.  Semua komponen pemerintah kata Panutan satu suara yakni mengacu pada regulasi yang sama, yaitu PP 63/2021 dan PMK 42/2021. 

“Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Menkeu terkait THR ASN ,” ucap Panutan S. Sulendrakusuma, Rabu (5/5/2021).

Panutan menjelaskan, PMK 42/2021 merupakan juknis bagi PP 63/2021. Adapun penyusunannya mengacu pada PP 63 tahun 2021.

 “Oleh karena itu isinya dijamin konsisten. Tidak ada perbedaan antara dua regulasi tersebut,” tutur Panutan.

Baca Juga: Kapolda dan Pangdam Ditunjuk Jokowi Awasi Skrining Covid dari Luar Negeri

Meski begitu, seperti regulasi lainnya, selalu ada diskusi antara pihak-pihak terkait sebelum diputuskan dalam sidang kabinet dan diformalkan dalam bentuk regulasi.

“Dalam proses diskusi tersebut, mungkin saja ada perbedaan ide. Itu hal yang sangat normal,” ucap Panutan.

Panutan menuturkan regulasi PP 63 dan PMK 42 berlaku umum. Karena itu kata Panutan semua ASN di berbagai K/L menerima THR dengan mengikuti ketentuan yang sama.

 “Tidak ada keistimewaan bagi K/L tertentu,” kata Panutan.

Panutan memaparkan, semua ASN menerima THR yang tidak ada komponen tunjangan kinerja di dalamnya, sesuai dengan regulasinya. 

Baca Juga: Jemaah Diusir karena Pakai Masker, KSP: Melawan Semangat Moderasi Beragama

Kata dia, alasan tidak dimasukkannya tunjangan kinerja ke dalam komponen THR 2021 (juga 2020), sebagaimana dijelaskan oleh Menkeu Sri Mulyani.

Tak hanya itu, Panutan menuturkan penyebab utamanya adalah kondisi keuangan negara yang memang tengah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

“Sehingga tidak bijaksana jika kita membandingkannya dengan THR 2019. Kita semua tahu, tahun 2019 merupakan kondisi sebelum Covid-19,” ucap Panutan.

Di sisi lain, Pemerintah tentu memahami kebutuhan para ASN, sebagaimana kebutuhan masyarakat pada umumnya, apalagi mendekati Lebaran. Tapi untuk saat ini, kata Panutan, itulah yang dapat diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai hal.

Panutan juga menyampaikan, pemerintah melihat petisi online THR ASN 2021 secara proporsional. Pemerintah menilai hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi, serta menjadi masukan bagi pemerintah. 

“Kami hormati itu. Akan tetapi, di sisi lain, kita memang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, dalam hal ini ASN,” imbuh Panutan.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani secara jelas sudah menyampaikan alasan dan pertimbangan yang melandasi ketentuan tentang besaran THR bagi ASN. Namun masih banyak ASN yang bersyukur, bahwa dalam situasi sulit seperti sekarang ini tetap menerima THR.

“Tapi kalau ada yang tidak puas atau kecewa, kita bisa mengerti. Tapi kalau tuntutannya adalah THR seperti tahun 2019 (sebelum Covid-19), itu kurang bijak dan kurang realistis,” katanya.

Berita terkait: